SuaraSumsel.id - Polemik nelayan yang ada di Indonesia saat ini dinilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI) Mayjen Marinir (Purn) H Yusuf Solihin Marta Diningrat sebagai permasalahan klasik yang tidak pernah selesai.
Memperhatikan nelayan saat ini, Yusuf Solihin mengatakan dihadapi perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan masalah permodalan menjadi masalah utama para nelayan di Indonesia.
“Di Indonesia hampir 96 persen nelayan kita adalah masyarakat miskin, masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi dan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Sehingga untuk masalah permodalan sendiri para nelayan masih kesulitan karena kurangnya perhatian dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” katanya, Rabu (21/9/2022).
Yusuf menilai para nelayan saat ini masih perlu adanya bantuan dari pemerintah sebab dari Indonesia merdeka nelayan tidak pernah diberikan subsidi.
“Beda halnya dengan petani yang nasibnya sama, mengandalkan cuaca. Petani sering mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, pemerintab pernah menggelontorkan Triliyunan untuk subsidi baik itu dari segi pangan, pupuk hingga obat-obatan,” keluhnya.
Yusuf Solihin menjelaskan bahwa perhatian pemerintah saat ini harus fokus kepada nasib nelayan, baik itu dari sektor pendidikan hingga kesehatan para nelayan serta keluarga.
“Banyak anak dari nelayan yang tidak sekolah karena harus ikut ayahnya melaut, jadi mereka hanya mengikuti paket C saja. Nah ini yang perlu diperhatikan pemerintah dari sisi pendidikan agar taraf pendidikan bagi anak-anak nelayan bisa meningkat, serta dari sisi kesehatan seperti membangun puskesmas atau poliklinik di sektor nelayan,” harap dia.
Gubernur Sumsel H Herman Deru menanggapi permasalahan nelayan khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel) saat ini dibutuhkan kajian secara menyeluruh.
"Kenapa demikian? Karena permasalahan nelayan budidaya dengan permasalahan nelayan tangkap itu beda. Sehingga kita harus tahu dulu apa yang menjadi sumber masalah dari kedua profesi tersebut,” ujar Herman Deru.
Baca Juga:Polda Sumsel: Identitas 7 Pelaku Perampokan di Jalinsum Sumsel Sudah Dikantongi
Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah hendaknya mengayomi seluruh profesi yang ada, termasuk kelompok nelayan yang ada di Sumsel.
“Hanya ada dua daerah di Sumsel yang banyak nelayannya adalah termasuk kelompok nelayan tangkap yaitu di daerah OKI dan Banyuasin, selebihnya nelayan budidaya. Sehingga hadirnya Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ini mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan nelayan khususnya di Sumsel,” lanjut dia
Terkait perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Provinsi Sumsel telah menyiapkan regulasi terkait penyaluran bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM.
“Masyarakat yang terdampak itu seperti driver ojek online (ojol), supir angkutan umum (angkot), pelaku UMKM dan nelayan juga termasuk di dalamnya," ujar Deru.
Kontribusi: Siti Umnah
