- Koalisi Pers Sumsel menggelar aksi protes di Mapolda Sumsel pada Rabu, 11 November 2026, terkait kasus pengeroyokan dua wartawan Pal TV dan Tribun Sumsel.
- Massa aksi menuntut transparansi kepolisian dalam mengusut tuntas pelaku serta mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual di balik penyerangan tersebut.
- Koalisi Pers Sumsel memberikan ultimatum satu minggu kepada Polda Sumsel atau kasus ini akan dibawa ke tingkat nasional.
SuaraSumsel.id - Kartu identitas pers ditanggalkan dan diletakkan di hadapan aparat kepolisian yang berjaga di Markas Polda Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (11/11/2026). Aksi simbolis tersebut menjadi bentuk protes insan pers terhadap penanganan kasus pengeroyokan dua wartawan yang dinilai masih membutuhkan kejelasan.
Aksi bertajuk Save Journalist: Aksi Simpatik Jilid II itu sekaligus membawa pesan tegas kepada Polda Sumsel. Koalisi Pers Sumsel memberikan waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, mengatakan tuntutan mereka tidak hanya berkaitan dengan pengungkapan pelaku pengeroyokan. Koalisi juga meminta keterbukaan mengenai sejauh mana proses penyelidikan dan penyidikan telah berjalan.
“Bukan hanya pengusutan tuntas, tapi kami minta transparansi, sudah sejauh mana pengusutannya,” ujar Ardhy saat membuka aksi unjuk rasa, seperti dikutip dari Sumsel Update.
Baca Juga:Aksi Lanjutan Kasus Pengeroyokan 2 Wartawan, Koalisi Pers Sumsel Desak Polda Buka Hasil Investigasi
Menurut Ardhy, kepolisian perlu mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik penyerangan terhadap kedua wartawan.
Koalisi Pers Sumsel menilai pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada orang-orang yang diduga terlibat langsung dalam aksi kekerasan. Kemungkinan keterlibatan pihak lain juga perlu didalami oleh penyidik.
Beri waktu satu minggu, ancam bawa kasus ke nasional
Dalam aksi tersebut, Ardhy menegaskan Koalisi Pers Sumsel memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Polda Sumsel untuk memberikan kejelasan mengenai perkembangan penanganan kasus.
Jika tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu tersebut, koalisi menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. “Apabila dalam satu minggu ini tidak mendapatkan kejelasan, kami akan membawa masalah ini ke nasional,” tegasnya.
Baca Juga:Belum Ada Konferensi Pers Penangkapan Pelaku, Koalisi Pers Sumsel Siapkan Aksi 11 November
Ultimatum tersebut disampaikan sebagai bentuk keseriusan insan pers dalam mengawal proses hukum atas pengeroyokan terhadap dua wartawan yang terjadi pada awal Oktober 2026.
Kedua wartawan yang menjadi korban berasal dari Pal TV dan Tribun Sumsel. Insiden tersebut terjadi ketika mereka menjalankan tugas jurnalistik.
Salah satu momen yang menonjol dalam aksi jilid II adalah penanggalan kartu identitas pers oleh peserta unjuk rasa di depan Mapolda Sumsel.
Simbolisasi tersebut menjadi pesan solidaritas sekaligus pengingat mengenai pentingnya perlindungan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas peliputan.
Aksi ini diikuti sejumlah organisasi wartawan di Sumatera Selatan. Mereka mendesak agar penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi para korban.
Hingga berita ini ditulis, aksi Koalisi Pers Sumsel masih berlangsung di depan Mapolda Sumsel.
