Seluruh kewenangan terkait keberlanjutan penelitian Vaksin Merah Putih akan ditentukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan hasil laporan yang disampaikan tim peneliti secara berkala.
Sejumlah indikator penilaian di antaranya faktor keamanan dan dapat meningkatkan kadar antibodi untuk melawan COVID-19, sehingga dapat melindungi masyarakat dari sakit berat bahkan kematian akibat COVID-19.
"Dengan situasi sekarang ini, memang kecil kemungkinan (penelitian) lewat akhir tahun ini," katanya.
Kepala BPOM RI Penny K Lukito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR, Selasa (31/5), menargetkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) Vaksin Merah Putih diterbitkan pada September 2022.
"Estimasinya mudah-mudahan sekitar bulan Agustus 2022 bisa menyelesaikan fase ketiga, dan EUA bisa diselesaikan pada bulan September," katanya.
![Pengujian vaksin merah putih [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/03/16/62526-pengujian-vaksin-merah-putih-antara.jpg)
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Lucia Rizka Andalusia mengatakan anggaran vaksin Merah Putih berkisar Rp1,67 triliun.
Dana tersebut belum bersifat final karena masih bisa direvisi atau diubah, jika nantinya vaksin Merah Putih belum bisa digunakan.
Penghapusan dana COVID-19 pada 2023 dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui konferensi pers virtual pada Selasa (16/8).
Paparan RUU APBN 2023 pada anggaran kesehatan tidak memperlihatkan alokasi dana untuk COVID-19. Berbeda dengan 2022 yang masih diberikan suntikan dana sebanyak Rp82,4 triliun. [ANTARA]
Baca Juga:Pengusaha Sawit di Sumsel Sesalkan Penyitaan Aset Rp21 Miliar oleh Polda Sumsel, Surati Propam Polri
