SuaraSumsel.id - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menyiagakan 1.900 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa mahasiswa di Palembang, Senin (11/4/2022).
Hal ini dilakukan agar berlangsung dengan aman dan tertib.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi mengatakan personel gabungan yang disiagakan pada sejumlah ruas jalan protokol di Kota Palembang dan sekitar lokasi penyampaian aspirasi terkait isu pemilu, kenaikan kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM) itu terdiri atas 700 personel Polda Sumsel, 1.000 personel Polrestabes Palembang, dan 200 personel dari polres jajaran lainnya.
Melansir ANTARA, selain melakukan pengamanan untuk mengawal aksi mahasiswa agar tidak disusupi pihak-pihak yang bertujuan untuk memicu terjadinya bentrokan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Pihaknya juga menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas selama unjuk rasa berlangsung di kawasan Simpang Lima Gedung DPRD Sumsel, di Palembang.
Arus lalu lintas perlu dilakukan pengaturan dan pengalihan, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di sekitar lokasi konsentrasi massa peserta unjuk rasa.
Selama melakukan unjuk rasa, pihaknya mengimbau kepada mahasiswa maupun elemen masyarakat, agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, santun, dan mengantisipasi berbagai hal yang dapat memicu gangguan kamtibmas.
“Hindari aksi yang berujung pada tindakan anarkis yang jika hal itu terjadi pastinya akan menimbulkan kerugian banyak pihak," ujar Kabid Humas.
Kegiatan pengawalan dan pengamanan aksi mahasiswa serentak di sejumlah kota besar di Tanah Air sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Instruksi Kapolri kepada seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri, polda dan polres jajaran untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi.
Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi.
Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Korps Bhayangkara berpegang teguh pada aturan dalam UUD 1945 maupun undang-undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga diberikan perlindungan secara universal. (ANTARA)
