SuaraSumsel.id - Mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan juga menggelar aksi serentak pada hari ini, Senin (11/4/2022). Aksi yang mulai bergerak dari kantor Gubernur Sumatera Selatan atau Sumsel menuju kawasan simpang empat DPRD Sumsel.
Karena itu, polisi mulai melakukan pengalihan jalan di simpang lima DPRD. Proses pengalihan lalu lintas dilakukan di tiga jalan utama yakni jalan Arivai, jalan Radial dan jalan Angkatan 45.
Kasat Lantas Polrestabes Palembang, Kompol Rendy Surya Aditama mengatakan agar masyarakat mulai memperhatikan arus lalu lintas saat berada di jalan atau kawasan simpang lima DPRD.
"Warga diharapkan melakukan pengalihan lalu lintas di jalan simpang lima DPRD tersebut," ujarnya dalam pemberitahuannya.
Untuk pengalihan arus lalu lintas di simpang lima DPRD Sumsel, pengguna kendaraan yang ada di Jalan Angkatan 45 akan mengarah ke Jalan Radial atau Simpang DPRD Sumsel tidak bisa langsung, melainkan akan diarahkan ke arah RSK Charitas.
Pengguna kendaraan yang ada di Rumah Sakit Charitas mengarah ke Jalan POM IX, karena tidak bisa langsung menuju lokasi tersebut. Melainkan harus berjalan melalui Jalan Radial.
"Dari Jalan Radial dianjurkan ke arah RS Charitas dan pengguna kendaraan yang ada dari Samsat yang akan menuju Jalan POM IX dan ke Charitas harus melewati Jalan Radial," terangnya.
Pengalihan lalu lintas dilakukan seperti biasanya, saat berlangsung aksi atau unjuk rasa di kawasan simpang lima DPRD Sumsel.
"Seperti biasanya, mungkin masyarakat Palembang juga sudah cukup banyak mengetahuinya," pungkasnya.
Adapun empat rencana aksi yang akan digelar di DPRD Sumsel, di antaranya dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah Palembang, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, serta menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu menolak kenaikan haga bahan pokok, bahan bakar minyak, dan menolak pemindahan IKN Nusantara.
Rencana aksi lainnya juga dari BEM Nusantara yang bermula dari lapangan UIN Raden Fatah Palembang dengan tuntutan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak, harga barang pokok, dan PPN sebanyak 11 persen.
Selain itu, kelompok aksi lainnya, yakni dari Cipayung Plus kota Palembang dengan titik kumpul di kantor Gubernur Sumsel. Tuntutannya pun mirip aksi mahasiswa lainnya, yakni menolak penundaan Pemilu 2024, serta kenaikan harga bahan pokok, sekaligus usut tuntas dan Segera Copot Oknum Menteri yang terlibat dalam pengusulan 3 periode jabatan presiden.
Tuntutan lainnya, menolak pemindahan IKN Nusantara, sekaligus menolak kriminalisasi aktivias.
Kelompok keempat yakni perkumpulan gerakan kebangsaan DPW PGK Sumsel dan DPD PGK Kota Palembang, pelaksanaan aksi juga menuju ke gedung DPRD Sumsel, dengan tuntutan menolak penundaan Pemilu 2024, mendesak Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, mendesak pemerintahan Memberikan Jaminan Kesediaan Barang-Barang Pokok
Bagi Masyarakat, sekaligus membatalkan Omnibus Law.
Ada juga rencnaa aksi aliansi mahasiswa se Sumsel dengan tujuan DPRD Sumsel, dengan isu tuntutan yakni menolak Penundaan Pemilu 2024 serta menolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Tiga dan usut tuntas dan segera copot.
