SuaraSumsel.id - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta semua pihak agar wacana penundaan Pemilu 2024 harus dihentikan. Hal tersebut karena sudah tidak produktif.
Terdapat ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat. "Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri, itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya melansir ANTARA.
"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto, di Jakarta.
Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga:Hotspot di Sumsel Mulai Muncul, BMKG Ingatkan Hal Ini pada Masyarakat
Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.
Proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.
Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan COVID-19. "Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia," katanya.
"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya.
Baca Juga:Geger, Anggota Brimob Polda Sumsel Ditemukan Tewas di Mess Perusahaan
