Pabrik Karet Sumsel Impor Bokar, Gubernur Herman Deru Kaitkan Perda Alih Fungsi Lahan

SuaraSumsel.id - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaitkan adanya Peraturan Daerah atau Perda Ali Fungsi Lahan, dengan harapan agar perkebunan karet mampu dijaga keberlanjutannya.

Diketahui pabrik karet di Sumsel mengimpor bahan olahan karet atau bokar oleh pabrik pengolahan. Melansir ANTARA, mulai dari pertengahan tahun 2021, sejumlah pabrik karet di Sumsel terpaksa mengimpor bahan olahan karet (bokar) dari Vietnam dan Myanmar, juga negara di Afrika akibat kekurangan bahan baku dari petani.

“Itulah ada Perda Alih Fungsi Lahan, jangan sampai komoditas andalan kita itu terganggu,” kata Herman Deru di Palembang, Rabu.

Hal ini diduga karena menurunnya gairah petani untuk memanen getah karena harga yang diterima terbilang rendah dan menurunkan produktivitas kebun karena sudah berusia tua.

“Sebenarnya jika beralih dari kebun ke kebun itu tidak masalah, asal jangan dari kebun ke perumahan. Tapi kita juga tidak ingin komoditas andalan (karet) ini terganggu,” kata Herman Deru.

Sejauh ini karet merupakan komoditas andalan Sumsel untuk ekspor, selain minyak sawit (CPO) dan batu bara.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Selatan Alex K Eddy mengatakan rata-rata pabrik karet di Sumsel saat ini hanya operasional 50-60 kapasitas terpasang.

“Pabrik dengan kapasitas sedang yakni 10.000 ton per bulan, bisa dikatakan sudah bagus jika mereka bisa mengolah 6.000 ton per bulan. Yang sulit ini pabrik dengan kapasitas 15.000 ton per bulan, terkadang hanya bisa 9.000 ton per bulan,” kata dia.

Kondisi ini membuat tidak banyak pabrik yang mampu bertahan, bahkan Gapkindo Sumsel mencatat terdapat dua pabrik berkapasitas 6.000 ton per bulan sudah gulung tikar.

"Untuk impor bokar ini, negara tidak melarang asalkan ketika diekspor sudah dalam bentuk karet spesifikasi teknis (TSR). “Dengan begini saja masih sulit untuk bertahan. Bisa dikatakan untung sangat tipis sekali,” ujar dia.