- Rencana pengadaan dua unit meja biliar senilai Rp486 juta untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan menjadi sorotan publik.
- Paket pengadaan tersebut kini tidak lagi terdaftar dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
- Sekretariat DPRD Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi mengenai pembatalan atau penghapusan sementara proyek tersebut.
SuaraSumsel.id - Rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatera Selatan (DPRD Sumsel) yang sebelumnya ramai disorot publik kini menimbulkan tanda tanya baru. Setelah viral di media sosial dan menjadi perbincangan luas, paket pengadaan tersebut diketahui sudah tidak lagi muncul di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP.
Kondisi ini memicu spekulasi publik. Banyak pihak bertanya-tanya apakah pengadaan tersebut benar-benar dibatalkan, atau hanya dihapus sementara dari sistem setelah menuai kritik.
Sebelumnya, rencana pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel menjadi polemik karena nilai anggarannya mencapai sekitar Rp486 juta. Angka tersebut dinilai cukup besar untuk pengadaan fasilitas hiburan di lingkungan rumah dinas pejabat daerah.
Sorotan publik semakin menguat setelah diketahui harga meja biliar untuk pimpinan DPRD tersebut bahkan disebut-sebut lebih mahal dibandingkan fasilitas serupa yang dianggarkan untuk pimpinan lainnya. Hal ini membuat warganet mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut di tengah berbagai kebutuhan publik yang dinilai lebih mendesak.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Ingatkan Bahaya File APK, Modus Penipuan Digital Kian Marak
Namun setelah polemik berkembang, paket pengadaan meja biliar itu justru tidak lagi terlihat dalam daftar SIRUP LKPP. Perubahan ini memunculkan tanda tanya baru mengenai status proyek tersebut.
Hingga kini, pihak Sekretariat DPRD Sumatera Selatan belum memberikan penjelasan resmi mengenai apakah pengadaan meja biliar tersebut memang telah dibatalkan atau hanya mengalami perubahan administrasi.
Situasi ini membuat publik semakin penasaran. Apakah rencana pengadaan tersebut benar-benar dihentikan setelah viral, atau hanya dihapus dari sistem sementara waktu?
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran publik, terutama ketika sebuah rencana pengadaan sudah lebih dulu menjadi sorotan masyarakat.
Baca Juga:6 Fakta Ilyas Panji Alam, Wakil Ketua DPRD Sumsel dari PDIP Disorot soal Meja Biliar Ratusan Juta
