facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Firli Bahuri Dukung PT 0 Persen, Wakil Ketua KPK Beri Penjelasan

Tasmalinda Kamis, 16 Desember 2021 | 07:50 WIB

Firli Bahuri Dukung PT 0 Persen, Wakil Ketua KPK Beri Penjelasan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) dan Ketua KPK Firli Bahuri. Firli Bahuri menduku PT 0 Persen ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp

Pernyataan Firli Bahuri yang mendukung ambang batas atau presidential threshold 0 persen jadi perdebatan.

SuaraSumsel.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango turut angkat bicara terkait pernyataan Ketua KPK Filri Bahuri yang mendukung ambang batas atau presidential threshold 0 persen.

Pernyataan Firli tersebut kini menjadi perdebatan publik.

Sejumlah politisi pun ramai mengomentari pernyataan Firli Bahuri, baik, yang mendukung maupun ada pihak yang tidak mendukung soal ambang batas 0 persen itu.

Melansir wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com, Nawawi menganggap ucapan Firli, jika pernyataan tersebut hanya sebatas pernyataan pribadi, bukan dalam konteks mewakili KPK. 

Baca Juga: Terungkap Peran 4 Terduga Teroris Sumsel, Sembunyikan DPO Kelompok JI

"Omongan pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan pribadi, bukan merupakan hasil kajian kelembagaan @kpk," kata Nawawi saat dikonfirmasi, Rabu (15/12/2021).

Sebagai warga negara, kata Nawawi, tentunya tetap menghormati cara pandang Firli Bahuri dalam menyampaikan pendapat secara pribadi.

"Kita menghormati cara pandang pribadi tersebut sebagai bagian hak berpendapat setiap warga negara," ucap Nawawi.

Bagi saya sendiri, mungkin yang lebih 'pas' ditelaah dan bersinggungan dengan issue pemberantasan korupsi.

"Yang memang menjadi tupoksi @kpk, bukan soal 'presidential threshold', tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu," tambahnya.

Baca Juga: Empat Bulan Diendus, Ini Peran Empat Tersangka Teroris JI Di Sumsel

Lembaga antirasuah memang sepatitnya lebih fokus bagaimana melakukan kajian jelang pemilu Pilkada,Pilpres maupun pemilihan legislatif terkait potensi korupsi diranah tersebut.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait