facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPRD Sumsel Kecewa, Rektor Unsri Tak Hadiri Rapat Dengar Pendapat Kasus Pelecehan Seksual

Tasmalinda Senin, 06 Desember 2021 | 11:28 WIB

DPRD Sumsel Kecewa, Rektor Unsri Tak Hadiri Rapat Dengar Pendapat Kasus Pelecehan Seksual
Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati usai rapat dengar pendapat kasus pelecehan seksual [ist]

Kalangan DPRD Sumsel mengaku kecewa atas ketidahadiran unsur pimpinan Rektor Unsri dalam rapat dengar pendapat yang digelar Senin (6/12/2021).

SuaraSumsel.id - Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengungkapkan rasa kecewa saat pimpinan Rektor Unsri atau Universitas Sriwijaya tidak memenuhi undangan dengar pendapat terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi di kampus berstatus kampus negeri tersebut.

Selain Ketua DPRD, pimpinan komisi pun mengungkapkan rasa marah. Menurutnya, kalangan pimpinan atau rektor Unsri sama sekali tidak menempatkan kalangan dewan sebagai perwakilan dari unsur masyarakat dan muspida di provinsi Sumatera Selatan.

Apalagi, permasalahan ini pun berhubungan dengan marwah Unsri sebagai lembaga pendidikan Pemerintah.

"DPRD sebenarnya berharap agar pimpinan Unsri, Rektor dapat menghadiri rapat dengar pendapat ini," ujar Anita.

Baca Juga: Anggaran Infrastuktur Sumsel 2022 Turun, Utamakan Jembatan Tua

Hal ini penting, agar permasalahan pelecehan seksual yang seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan, bisa menjadi perhatian banyak pihak.

Dalam rapat dengar pendapat ini, DPRD juga mengundang pihak Pemerintah Provinsi, yang diwakili Dinas PPPA Sumsel. Selain itu juga hadir perwakilan BEM Unsri.

"Harapan kami agar bisa duduk bersama. Tadi ada wakil rektor II, ada rapat internal mengenai rapat ini juga. Kehadiran Unsri ini agar tidak menjadi blunder," ujar politisi Partai Golkar ini.

Dia pun berharap agar pelaku bisa ditindak tegas, mengingat kasus ini juga menyangkut nama baik alumni Unsri.

"Pelaku harus disanksi tegas, dan banyak alumni Unsri, akan menduduk civitas akademika. Jangan sampai hanya karena oknum mencoret nama baik kampus," kata Anita.

Baca Juga: Tunjangan Tenaga Pendidik non ASN Sumsel Naik, Capai Rp25 Miliar

Menurut Anita, pihaknya akan kembali memanggil Unsri guna duduk bersama, dengar pendapat dalam kasus ini. Meski secara stuktural, Unsri berada di bawah naungan Pemerintah pusat, namun permasalahan yang terjadi berada di wilayah hukum Sumatera Selatan sekaligus, DPRD ialah representatif dari masyarakat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait