"Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," ujar Mafhud.
Ide vaksin COVID 19 berbayar dari pihak swasta ini akan memvaksin dan mencetak vaksinator sendiri.
Hal ini dilakukan agar industri dan sektor yang esensial bisa bekerja.
![Cuitan Mahfud soal pemerintah membatalkan vaksin berbayar [Twiiter]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/07/17/72700-cuitan-mahfud-soal-pemerintah-membatalkan-vaksin-berbayar-twiiter.jpg)
Pelaksaan vaksin berbayar tidak menggunakan anggaran negara.
"Idenya Swasta akan memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor2 esensial bs bekerja. Pelaksanaannya tdk menggunakan APBN dan vaksin Pemerintah" sambung ia.
Baca Juga:Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI
Namun kebijakan vaksin menimbulkan penolakan yang keras. Sehingga, sambung Mahfud, untuk menampung aspirasi tersebut, Presiden Joko Widodo melarang vaksinasi berbayar.
"Tapi timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," tutup ia.
Belakangan vaksin berbayar mendapat penolakan. Banyak kalangan yang menilai vaksinasi berbayar tidak sejalan dengan prinsip vaksin berkeadilan.
