Sungai Musi Makin Dangkal Jadi Persoalan BUMN

Sejumlah BUMN mengeluhkan pendangkalan Sungai Musi

Tasmalinda
Rabu, 03 Maret 2021 | 21:39 WIB
Sungai Musi Makin Dangkal Jadi Persoalan BUMN
Sungai Musi [instagram] Pendangkalan sungai musi dipersoalkan BUMN.

SuaraSumsel.id - Sungai Musi di Sumatera Selatan menjadi sentra transportasi bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendangkalannya menjadi persoalan setidaknya oleh tiga BUMN, PT Pertamina, PT Pupuk Sriwidjaja, dan PT Pelindo II.

General Manager PT Pertamina Refinery Unit III Kilang Plaju Moh. Hasan Efendi mengatakan pendangkalan alur Sungai Musi ini sudah menjadi persoalan sejak lama, yang sedang dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat.

“Padahal tidak semua bahan baku kami dihasilkan dari sini (Sumsel), ada juga yang disuplai dari daerah lain, dan kami setelah berproduksi juga harus mengirimkannya (BBM) ke daerah lain,” kata dia.

Suplai itu dikirim melalui armada laut yang kemudian harus memanfaatkan alur Sungai Musi untuk tiba di Kilang RU III Plaju di Palembang.

Baca Juga:Setelah Vaksinasi Pedagang, Guru di Sumsel Bersiap Disuntik Vaksin Covid 19

“Kami juga sudah bekerja sama dengan Pusri, untuk mencari solusi mengenai persoalan karena mereka juga terkendala pengiriman pupuk. Draf kapal semakin lama, semakin menurun,” kata ia.

Bukan hanya itu, perusahaan juga harus menyesuaikan kondisi pasang-surut di Sungai Musi agar bisa meloloskan kapal dari jalur muara.

Ia berharap persoalan ini segera dicarikan solusinya karena Kilang RU III dalam pengembangan Green Refinery ditargetkan beroperasi pada 2024 dengan kapasitas 20 MBSD (Thousand barel per steam day) yang akan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan, di antaranya Green Diesel, Green Avtur, Green Naphtha, dan Green LPG.

Direktur Utama (Dirut) PT Pusri, anak perusahaan Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menemukan solusi atas pendangkalan alur Sungai Musi.

“Pada prinsipnya, Gubernur akan membantu dengan mendorong ke level pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” kata Tri.

Baca Juga:Status Siaga Ditetapkan Lebih Cepat, Desa Rawan Karhutla Sumsel Menurun

PT. Pusri akan bermasalah dengan logistik, mengingat sejak beberapa tahun terakhir terjadi penurunan volume ekspor akibat persoalan pendangkalan tersebut.

Ini berkaitan dengan ukuran draf kapal angkut yang bisa melalui Sungai Musi yang semakin terbatas. Semula bobot kapal yang bisa melintas 10.000 DWT, kini hanya 5.000-6.000 DWT untuk sekali perjalanan.

Tentunya kondisi ini menjadi salah satu perhatian Pusri di tengah rencana pembangunan Pabrik Pusri IIIB pada 2021.

Hadirnya pabrik baru ini untuk menggantikan dua pabrik Pusri yang sudah tua dan boros penggunaan energi yakni Pusri III dan Pusri IV. Penggunaan gas ini berkontribusi hingga 70 persen dari total biaya produksi.

Saat terjadi peningkatan produksi, Pusri dipastikan akan mencari pasar baru di luar Sumsel bahkan hingga ke luar negeri sehingga kelancaran alur Sungai Musi ini menjadi penting.

Sementara itu, Pemprov Sumsel sedang mengusahakan realisasi proyek Pelabuhan Laut Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin ditargetkan pemerintah pusat dapat melakukan ‘ground breaking’ pada akhir 2021. [ANTARA]

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak