SuaraSumsel.id - Pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF atas kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) pengawal Rizieq Shihab.
Menkopolhukam Mahfud MD menilai, justru Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM lebih memiliki wewenang dalam menyelidiki kasus tersebut.
Ia menjelaskan, pemerintah bakal membentuk TGPF dengan menyelesaikan kasus tewasnya enam laskar FPI apabila ada unsur pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Pemerintah memang tidak akan membentuk TGPF, karena apa? Pelanggaran HAM seperti itu menurut UU Nomor 26 adalah urusan Komnas HAM," jelas Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya secara virtual yang dikutip Suara.com, Senin (28/12/2020).
Baca Juga:Urus Kasus FPI, Komnas HAM Banyak Diteror, Minta Masyarakat Waspada
Karena itu, Mahfud mempersilakan Komnas HAM melakukan penyelidikan tanpa diintervensi oleh pemerintah.
Justru ia menawarkan pengawalan dari pihak kepolisian agar Komnas HAM bisa bekerja secara independen.
"Jadi kita tidak membentuk TGPF sendiri, karena dulu membentuk UU Nomor 26 tentang Komnas HAM memang diberi tugas untuk itu, jadi sekarang silakan Komnas HAM, anda selidiki saja," tuturnya.
"Katakan kalau polisi salah, tapi katakan juga kalau ada pihak lain yang salah, nanti kami dengar. Dengan bukti-bukti, pasti bisa meyakinkan publik," kata dia.
Sumber: Suara.com
Baca Juga:CEK FAKTA: Benarkah Kasus 6 Laskar FPI Dibawa ke Mahkamah Internasional?
