Rp100 Juta per Jam, Berapa Uang Negara Habis untuk Water Bombing Karhutla Sumsel?

Prabowo juga memberikan gambaran mengenai kapasitas armada yang sudah tersedia.

Menurut Presiden, satu helikopter water bombing mampu membawa sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Dengan lima helikopter dan kemampuan melakukan hingga 60 sorti, kapasitas yang dihitung Prabowo mencapai sekitar 1.200 ton air per hari.

Dengan kapasitas tersebut, Prabowo memperkirakan sisa sekitar 200 hektare lahan yang masih terbakar dapat ditangani dalam waktu sekitar tiga hari.

Artinya, pemerintah tidak hanya menghitung jumlah helikopter, tetapi juga mempertimbangkan berapa banyak air yang dapat dibawa dan berapa lama operasi diperlukan untuk mengejar api.

Pertanyaan menarik lainnya, yakni apakah biaya ratusan juta rupiah per jam itu sebanding dengan hasilnya?

Jawabannya tidak bisa hanya dilihat dari jumlah air yang dijatuhkan.

Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng Ahmad Toyib sempat mengatakan water bombing sangat membantu ketika titik api berada di lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Namun, untuk kebakaran gambut dalam skala luas, operasi udara lebih banyak berfungsi menahan penyebaran api, bukan selalu memadamkan kebakaran hingga tuntas.

Air yang dijatuhkan dari udara juga dapat cepat menguap dalam kondisi panas. Api di gambut bahkan dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul.

Karena itu, water bombing tetap membutuhkan operasi darat untuk pemadaman dan pendinginan.

Baca Juga: Dalam 4 Jam PM2.5 Palembang Melonjak 3 Kali Lipat, Begini Kondisi Terbarunya

Data Sumsel Menunjukkan Operasi Udara Bukan Satu-satunya Jawaban

Sebelum rakor Presiden, BPBD Sumsel melaporkan pada 18 Agustus terdapat 37 titik kejadian karhutla. Luas tambahan lahan terbakar pada hari itu mencapai sekitar 93,5 hektare. Dari luasan tersebut, satgas darat menangani sekitar 10 hektare, sementara operasi water bombing melakukan penjatuhan air pada sekitar 3 hektare.

Angka itu tentu tidak bisa diterjemahkan sebagai “water bombing hanya mampu memadamkan 3 hektare”, karena operasi udara dan darat berlangsung secara terpadu.

Namun, data tersebut menunjukkan satu hal: helikopter bukan pengganti pasukan darat. Setelah membatalkan tambahan helikopter, Prabowo justru menyetujui sejumlah bantuan lain.

Pemerintah pusat menyetujui pengiriman 500 mesin pompa dan selang, serta 100 motor trail yang dapat dimodifikasi dengan tangki air untuk menjangkau lokasi yang sulit dilalui kendaraan besar. Sumsel juga meminta 20 ekskavator untuk pembuatan kanal, embung dan penyekatan lahan.

Dengan demikian, strategi pemerintah bergeser dari sekadar memperbanyak armada udara menjadi memperkuat pemadaman dan pencegahan dari darat.