- Polda Sumsel mengungkap 96 kasus penyalahgunaan BBM ilegal dan 129 tersangka dari Januari hingga Juli 2026.
- Petugas menyita barang bukti berupa 1.281.864 liter minyak serta 125.320 liter hasil penyulingan ilegal.
- Penindakan tegas ini bertujuan untuk memutus rantai ekonomi ilegal serta menjaga distribusi energi nasional.
SuaraSumsel.id - Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) ilegal di Sumatera Selatan masih menjadi tantangan serius. Meski operasi penegakan hukum terus dilakukan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel bersama jajaran Polres tetap menemukan puluhan kasus baru sepanjang 2026.
Data Polda Sumsel menunjukkan, sejak Januari hingga Juli 2026 aparat telah mengungkap 96 kasus penyalahgunaan BBM ilegal. Dari pengungkapan tersebut, 129 orang ditetapkan sebagai tersangka dan polisi menyita 1.281.864 liter minyak berbagai jenis.
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan penindakan ini bukan semata mengejar pelaku, tetapi memutus rantai ekonomi ilegal yang selama ini merugikan negara, mengganggu distribusi energi, serta membahayakan keselamatan masyarakat.
"Kami akan lebih bangga ketika pemahaman masyarakat sudah selaras dengan Polri. Masyarakat yang telah diverifikasi harus bernaung di bawah entitas legal seperti BUMN, BUMD, UMKM, maupun koperasi agar hasil produksinya menjadi bagian dari ketahanan energi nasional dan disalurkan secara sah kepada Pertamina," ujar Sandi.
Selain penyalahgunaan BBM, Polda Sumsel juga mengungkap 11 perkara illegal refinery dengan 13 tersangka. Polisi menyita sekitar 125.320 liter minyak hasil penyulingan ilegal. Menurut Polda, praktik tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan kecelakaan kerja.
Mengapa Masih Terjadi?
Dalam konferensi pers, Polda Sumsel menjelaskan bahwa aktivitas illegal drilling, illegal refinery, hingga penyalahgunaan BBM membentuk mata rantai ekonomi ilegal yang saling berkaitan. Karena itu, pemberantasannya tidak cukup melalui penangkapan, tetapi juga membutuhkan pengawasan distribusi, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemerintah, SKK Migas, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya.
Polda Sumsel menilai penindakan terhadap praktik migas ilegal diharapkan dapat menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran, mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi, menekan kerusakan lingkungan, dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu'min Wijaya menegaskan pengawasan terhadap aktivitas migas ilegal akan terus diperkuat melalui pendekatan preventif, edukatif, dan penegakan hukum.
Baca Juga: Hari Mangrove Sedunia, Kilang Plaju Perkuat Komitmen Lestarikan Ekosistem Pesisir
Tag
Berita Terkait
-
Hari Mangrove Sedunia, Kilang Plaju Perkuat Komitmen Lestarikan Ekosistem Pesisir
-
Tak Sekadar Modal, OJK dan Pemprov Sumsel Siapkan Jalan 100.000 Sultan Muda Tembus Pasar
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Sebelum Jadi Deputi BGN, Ini Warisan Penanganan Kasus Ketut Sumedana di Kejati Sumsel
-
Kajati Sumsel Berganti, Siapa yang Kini Memimpin Kejati Usai Ketut Sumedana ke BGN?
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Mahasiswa Kemah di Kantor Gubernur Sumsel saat Sumpah Pemuda, Desak Transparansi Anggaran Karhutla
-
Sopir Logistik Diminta Setop Masuk Empat Lawang, Ada Cerita Perampokan Pukul 05.00 WIB
-
PBB IGM Palembang Menunggak Rp2,33 Miliar, Bapenda dan Yayasan Beda Pandangan soal Status Nirlaba
-
438 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Siapa Menghitung Kerugian Perempuan dan Anak akibat Karhutla?
-
Edison Didakwa Terima Rp4,67 Miliar dalam Kasus Smart Board, Jaksa Ungkap Dugaan Transaksi Bertahap