Edison Jadi Tersangka KPK, NasDem Sumsel Langsung Tegaskan: Bukan Kader Kami

SuaraSumsel.id - Penetapan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka dugaan suap pengadaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya mengguncang dunia pemerintahan di Sumatera Selatan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai hubungan politik Edison dengan partai-partai yang mengusungnya pada Pilkada Muara Enim 2024.

Di tengah sorotan publik terhadap kasus tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Selatan menegaskan bahwa Edison bukan kader maupun pengurus partai. NasDem menyebut posisinya hanya sebagai salah satu partai pengusung yang memberikan dukungan politik saat Pilkada berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat setelah Edison ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang kini menjadi perhatian nasional tersebut.

NasDem: Edison Bukan Kader Partai

Sekretaris DPW NasDem Sumatera Selatan Nopianto menegaskan Edison tidak pernah tercatat sebagai kader maupun pengurus Partai NasDem.

Menurut dia, Edison berasal dari kalangan birokrat dan bukan politikus yang berproses melalui struktur partai. Karena itu, NasDem menilai perlu memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai status Edison di internal partai.

“Pak Edison bukan kader NasDem. Beliau memang kami usung pada Pilkada Muara Enim, tetapi bukan pengurus maupun kader partai,” ujar Nopianto.

Penegasan tersebut muncul setelah nama Edison ramai dikaitkan dengan NasDem menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang berujung pada penetapan dirinya sebagai tersangka.

Diusung Koalisi Besar pada Pilkada 2024

Baca Juga: Mengapa Keponakan Edison Ikut Jadi Tersangka? Ini Peran Adi Triadi dalam Kasus Suap Muara Enim

Meski bukan kader partai, Edison memang maju dalam Pilkada Muara Enim 2024 dengan dukungan sejumlah partai politik.

Saat itu, Edison berpasangan dengan Sumarni dan memperoleh dukungan dari koalisi partai yang terdiri dari NasDem, PDI Perjuangan, dan Golkar.

Pasangan tersebut berhasil memenangkan Pilkada Muara Enim dengan perolehan 114.258 suara atau sekitar 38,76 persen suara sah.

Kemenangan itu mengantarkan Edison dan Sumarni memimpin Kabupaten Muara Enim untuk periode 2025–2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025.

Dalam konteks politik Indonesia, tidak semua calon kepala daerah yang maju melalui partai politik merupakan kader partai tersebut. Banyak figur yang berasal dari birokrasi, akademisi, pengusaha, maupun tokoh masyarakat yang memperoleh dukungan partai tanpa harus menjadi anggota resmi partai.

Karena itu, ketika muncul kasus hukum yang melibatkan kepala daerah, partai pengusung biasanya menjelaskan posisi hubungan politik mereka dengan figur yang bersangkutan.