Dari Rp50 Juta Jadi Rp6,7 Miliar, Harta Iwan Tuaji Jadi Sorotan di Tengah Pemeriksaan Kejati

SuaraSumsel.id - Nama Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji, tengah menjadi perhatian publik setelah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan terkait perkara yang saat ini masih didalami penyidik.

Di tengah perkembangan tersebut, laporan harta kekayaan Iwan Tuaji yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) turut menjadi sorotan masyarakat.

Berdasarkan dokumen LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaan Iwan Tuaji saat maju sebagai calon Wakil Bupati PALI pada 2024 tercatat mencapai Rp6.726.600.000.

Jumlah tersebut jauh berbeda dibandingkan laporan harta yang pernah disampaikannya saat maju sebagai calon anggota DPRD pada 2019.

Dari Rp50 Juta Menjadi Rp6,7 Miliar

Dalam dokumen LHKPN tahun 2019, Iwan Tuaji melaporkan total kekayaan sebesar Rp50 juta. Saat itu, seluruh kekayaan yang dilaporkan berupa kas dan setara kas. Tidak tercatat kepemilikan tanah, bangunan, kendaraan, maupun aset bergerak lainnya.

Lima tahun kemudian, tepatnya saat mengikuti kontestasi Pilkada PALI 2024, nilai kekayaan yang dilaporkannya meningkat menjadi Rp6,726 miliar.

Data tersebut tercantum dalam dokumen LHKPN yang disampaikan kepada KPK sebagai bagian dari persyaratan pencalonan kepala daerah.

Berdasarkan rincian laporan kekayaan, sebagian besar aset yang dimiliki Iwan Tuaji berasal dari tanah dan bangunan yang berlokasi di Kota Palembang.

Baca Juga: Kronologi Wabup PALI Diamankan Kejati, Dari Rumah Dinas hingga Diperiksa di Palembang

Nilai aset tanah dan bangunan yang dilaporkan mencapai Rp6 miliar atau menjadi komponen terbesar dari total kekayaan yang tercatat.

Selain itu, Iwan Tuaji juga melaporkan kepemilikan sebuah mobil Toyota minibus tahun 2022 dengan nilai Rp550 juta.

Dalam laporan tersebut juga tercatat harta bergerak lainnya senilai Rp35 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp150 juta.

Sementara itu, jumlah utang yang dilaporkan mencapai Rp8,4 juta.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan instrumen yang digunakan untuk mendorong transparansi pejabat publik dalam melaporkan aset yang dimiliki kepada KPK.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui harta kekayaan yang dilaporkan oleh penyelenggara negara maupun calon pejabat publik.