Obligasi Daerah Disebut Bisa Selamatkan APBD, Tapi Apakah Aman untuk Sumsel?

Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengakui penerbitan obligasi daerah bukan perkara mudah.

“Agar daerah bisa maju, maka daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Kami berharap tahun ini obligasi daerah dapat menjadi undang-undang,” ujarnya.

Sumsel Berpeluang Jadi Daerah Percontohan

Dengan kesiapan yang sudah disampaikan Herman Deru, Sumsel kini disebut berpeluang menjadi salah satu daerah pertama yang menerapkan obligasi daerah jika regulasi nasional nantinya resmi diterbitkan.

Namun tantangan berikutnya adalah memastikan skema tersebut benar-benar mampu mempercepat pembangunan tanpa membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

Di sisi lain, wacana obligasi daerah juga mulai memunculkan perhatian publik karena menyangkut masa depan APBD, proyek pembangunan, hingga arah pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.