Polemik Helikopter Herman Deru Mulai Terjawab, DPRD Sumsel Bongkar Fakta Anggaran 'Warisan'?

SuaraSumsel.id - Polemik penggunaan helikopter oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akhirnya mulai menemukan titik terang.

Setelah ramai diperbincangkan publik dan menjadi sorotan di media sosial, DPRD Sumsel kini angkat bicara dan membongkar fakta di balik anggaran operasional helikopter yang selama ini menuai kritik.

Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, menegaskan bahwa anggaran helikopter dalam APBD 2025 bukanlah usulan baru dari Herman Deru.

Menurutnya, anggaran tersebut sudah disusun sejak masa Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel sebelumnya, yakni Elen Setiadi, jauh sebelum Herman Deru kembali dilantik sebagai gubernur definitif pada Februari 2025.

“Perlu kami luruskan, anggaran helikopter tahun 2025 itu adalah produk usulan Pj Gubernur sebelumnya,” kata Chairul.

Penjelasan ini muncul setelah penggunaan helikopter gubernur ramai diperdebatkan publik. Tidak sedikit yang menilai penggunaan transportasi udara tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah.

Namun DPRD Sumsel menilai persoalan itu harus dilihat secara utuh, terutama dari sisi geografis Sumatera Selatan yang memiliki wilayah luas dan tidak seluruhnya mudah dijangkau lewat jalur darat.

Chairul menyebut mobilitas kepala daerah di Sumsel berbeda dengan provinsi di Pulau Jawa yang jarak antardaerah relatif dekat.

Di Sumsel, perjalanan menuju sejumlah wilayah bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena kondisi jalan, rawa, sungai hingga kawasan terpencil.

Baca Juga: Setelah Balita Tewas, Banjir Muratara Kini Sisakan Warga Terisolasi dan Jembatan Putus

Karena itu, penggunaan helikopter disebut bukan semata soal fasilitas mewah, melainkan untuk menunjang efektivitas kerja gubernur agar bisa menghadiri beberapa agenda penting dalam waktu berdekatan.

Bahkan, DPRD Sumsel mengungkapkan Herman Deru disebut sudah mengambil sikap berbeda untuk tahun 2026.

Menurut Chairul, tidak ada lagi anggaran helikopter yang dibebankan ke APBD Sumsel tahun depan. Jika memang dibutuhkan untuk kondisi mendesak, Herman Deru dikabarkan memilih menggunakan dana operasional pribadi.

Di tengah polemik yang terus berkembang, isu helikopter gubernur ini kini berubah bukan hanya soal kendaraan dinas, tetapi juga menjadi perdebatan publik tentang efektivitas anggaran, kebutuhan operasional kepala daerah, dan sensitivitas penggunaan uang rakyat.