Tasmalinda
Jum'at, 01 Mei 2026 | 13:36 WIB
ilustrasi demo hari buruh di Palembang, Sumatera Selatan [chat gpt]
Baca 10 detik
  • Sekitar seribu buruh menggelar aksi May Day 2026 di Palembang guna menyuarakan tujuh tuntutan kesejahteraan secara komprehensif.
  • Massa bergerak dari Benteng Kuto Besak menuju kantor pemerintah untuk mendesak reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan sistem perpajakan.
  • Penghapusan sistem outsourcing dan perbaikan regulasi diharapkan dapat meningkatkan kepastian kerja serta pendapatan bersih bagi seluruh pekerja.

SuaraSumsel.id - Peringatan May Day 2026 di Palembang tak lagi sekadar aksi simbolik. Sekitar seribu buruh turun ke jalan membawa tuntutan yang dinilai bisa berdampak langsung pada gaji, kepastian kerja, hingga masa depan pekerja di Indonesia.

Aksi dimulai dari kawasan Benteng Kuto Besak, lalu bergerak menuju Kantor Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Sumatera Selatan. Sepanjang rute, massa menyuarakan tuntutan yang tak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga kebijakan pemerintah.

Humas KASBI Sumatera Selatan, Cerah Buana, menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen buruh. “Ada sekitar 1.000 massa yang akan menggelar aksi May Day di Palembang. Tujuh tuntutan ini adalah suara bersama buruh di Sumsel,” ujarnya.

Ia menambahkan, tuntutan yang dibawa bukan berasal dari satu kelompok saja, melainkan hasil kesepakatan lintas federasi dan konfederasi serikat buruh, bersama Partai Buruh Sumatera Selatan.

7 Tuntutan yang Jadi Sorotan

Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan tujuh tuntutan utama:

  1. Mendesak pembentukan undang-undang ketenagakerjaan baru yang lebih berpihak pada pekerja
  2. Menolak sistem outsourcing dan praktik upah murah
  3. Menuntut reformasi pajak, termasuk pajak pada THR dan pensiun
  4. Mendorong pembentukan dewan pengupahan di seluruh daerah
  5. Menyelesaikan persoalan PHK dan pemenuhan hak pekerja
  6. Meminta sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan
  7. Mendesak evaluasi hingga pencopotan pejabat di sektor ketenagakerjaan

Tuntutan ini menunjukkan pergeseran arah gerakan buruh. Jika sebelumnya fokus pada relasi pekerja dan perusahaan, kini buruh mulai menyasar sistem yang lebih luas, termasuk kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintah.

Masuknya isu pajak dalam tuntutan menjadi perhatian tersendiri. Selama ini, perjuangan buruh identik dengan upah dan kondisi kerja. Namun kini, buruh juga menyoroti kebijakan yang memengaruhi pendapatan bersih mereka, seperti pajak pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan dana pensiun.

Perubahan ini menandakan bahwa gerakan buruh mulai berkembang menjadi lebih komprehensif—tidak hanya memperjuangkan kenaikan upah, tetapi juga kesejahteraan secara menyeluruh.

Baca Juga: Detik-detik Dishub Hentikan Kendaraan, 3 Truk Langsung Tabrakan Beruntun di Palembang

Jika sebagian tuntutan tersebut dikabulkan, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh pekerja.

Penghapusan sistem outsourcing, misalnya, berpotensi meningkatkan kepastian kerja dan perlindungan tenaga kerja. Sementara reformasi pajak bisa membuat pendapatan yang diterima pekerja menjadi lebih optimal.

Namun, perubahan kebijakan ini juga membutuhkan penyesuaian besar dari sisi regulasi dan dunia usaha, sehingga tidak bisa dilakukan secara instan.

Aksi May Day 2026 di Palembang berlangsung dengan pengawalan aparat dan berjalan relatif kondusif. Meski demikian, tuntutan yang disuarakan menunjukkan tekanan yang cukup kuat terhadap pemerintah.

Jika tidak direspons secara konkret, bukan tidak mungkin gelombang aksi serupa akan kembali terjadi dengan skala yang lebih besar.

Momentum Hari Buruh tahun ini pun menjadi pengingat bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar—dan dampaknya menyentuh jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

Load More