- Hujan deras pada awal April 2026 menyebabkan banjir kilat yang melumpuhkan lalu lintas di berbagai jalan protokol Palembang.
- Penyebab utama banjir meliputi sistem drainase tidak terintegrasi, perubahan tata ruang tak terkendali, serta keterbatasan infrastruktur pompa air.
- Lemahnya pengawasan pembangunan gedung dan kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah sembarangan memperparah kondisi genangan air di kota tersebut.
SuaraSumsel.id - Hujan belum genap satu jam, tapi jalan-jalan utama di Palembang sudah berubah seperti sungai dadakan.
Air menggenang cepat, kendaraan mogok di tengah jalan, dan kemacetan tak terhindarkan. Fenomena banjir ini kembali terjadi pada awal April 2026, mengulang pola lama yang seolah tak pernah benar-benar selesai.
Pertanyaannya kini bukan lagi “kenapa banjir terjadi?”, tapi: kenapa selalu terjadi secepat ini?
Dalam kejadian terbaru, hujan deras selama beberapa jam membuat banyak ruas jalan protokol tergenang hingga lebih dari 30 cm. Dampaknya langsung terasa, kendaraan mogok dan arus lalu lintas lumpuh total.
Yang paling mengkhawatirkan, genangan muncul bahkan sebelum hujan berlangsung lama.
Ini bukan sekadar banjir biasa. Ini banjir kilat perkotaan.
Pengamat Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai banjir di Palembang adalah masalah klasik yang terus berulang tanpa solusi signifikan.
“Masalah banjir ini sebenarnya sederhana. Kalau drainase, tata ruang, dan kesadaran masyarakat dibenahi, dampaknya bisa besar,” ujarnya.
Ia menyoroti sistem drainase kota yang belum terintegrasi, ukuran saluran yang tidak standar, serta kondisi saluran yang kotor sebagai penyebab utama air lambat surut.
Baca Juga: Update Terbaru Banjir Bandang OKU Selatan: Longsor Hantam Permukiman, Puluhan Warga Terdampak
Pakar hidrologi menilai menyebut akar masalah lebih dalam: perubahan tata ruang yang tidak terkendali.
Selain faktor manusia, Palembang juga menghadapi tantangan geografis. Saat hujan deras, drainase kota, kolam retensi, dan anak-anak sungai bisa meluap secara bersamaan.
Dalam kondisi tertentu, air bahkan sulit mengalir ke Sungai Musi, terutama saat permukaan air sungai sedang tinggi. Idealnya, diperlukan sistem pintu air dan pompa untuk mengendalikan aliran ini secara optimal.
Namun, infrastruktur tersebut belum sepenuhnya tersedia atau optimal.
Ketua DPRD Palembang, Ali Subri juga sempat menyoroti lemahnya pengawasan pembangunan sebagai faktor yang memperparah banjir.
Ia menyebut banyak pembangunan, terutama ruko dan kawasan komersial, tidak dikawal secara teknis oleh instansi terkait.
Tag
Berita Terkait
-
Digeruduk Korban, Oknum Guru di Palembang Akhirnya Menyerah: Modus Tukar Uang THR Rugikan Miliaran
-
Setelah Ditunda Mendadak, Ini Jadwal Baru CFN Palembang dan Perubahan di Kawasan Atmo
-
Tragedi di Jalan Kapten A Rivai: Kisah Pilu Driver Ojol Palembang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang
-
Tiba-Tiba Ditunda! Car Free Night Palembang Batal, Jembatan Ampera Tak Ditutup
-
50 Korban Tertipu Guru di Palembang, Rp1,1 Miliar Raib, Modus Tukar Uang Lebaran Terungkap
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Kabut Asap Palembang Ganggu Penerbangan, 15 Pesawat Terdampak saat Jarak Pandang 400 Meter
-
Wamen LH Minta Perusahaan Bangun Infrastruktur Air untuk Cegah Karhutla Sumsel
-
Wisuda ke-8 USS, 109 Lulusan Ditantang Bawa Dampak bagi Masyarakat dan Dunia Kerja
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Sampel Diuji untuk Tentukan Sanksi
-
Pemprov Sumsel Janji Pulihkan Lahan Bekas Karhutla dengan Bibit, Bagaimana Mekanismenya?