Wafat di Usia 74 Tahun, Ini 7 Kontroversi Alex Noerdin: Kasus Korupsi hingga Dana Bagi Hasil Migas

SuaraSumsel.id - Kepergian Alex Noerdin hari ini, Rabu, 25 Februari 2026, di usia 74 tahun menandai berakhirnya perjalanan panjang seorang tokoh yang pernah berada di puncak kekuasaan Sumatera Selatan. Mantan Gubernur dua periode itu mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 13.30 WIB di Jakarta setelah menjalani perawatan medis.

Kabar wafatnya segera menyebar luas dan menggema di Sumsel. Nama yang pernah begitu dominan dalam percaturan politik daerah itu kembali menjadi perbincangan. Namun di balik proyek-proyek strategis dan capaian pembangunan, sejumlah kontroversi turut mengiringi langkahnya.

Dari perkara hukum hingga perdebatan kebijakan fiskal, nama Alex Noerdin kerap menjadi pusat sorotan.

Berikut tujuh kontroversi yang paling sering dikaitkan dengan dirinya.

1. Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya

Perkara pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang menjadi salah satu kasus paling menonjol dalam perjalanan hukum Alex Noerdin. Proyek yang digagas sebagai ikon religi Sumatera Selatan itu berujung pada proses penyidikan dan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa menilai terdapat penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara. Dalam putusan pengadilan, Alex Noerdin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Perkara ini menjadi titik balik besar yang mengubah citra politiknya secara signifikan.

Kasus tersebut juga memicu diskusi publik mengenai tata kelola proyek hibah dan pengawasan anggaran daerah.

2.  Perkara Gas Bumi dan PDPDE Sumsel

Baca Juga: Innalillahi, Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Meninggal Dunia di Jakarta

Kontroversi lain muncul dari kerja sama pengelolaan gas bumi melalui perusahaan daerah, yakni PDPDE Sumsel. Kebijakan yang diambil saat ia menjabat gubernur dinilai bermasalah dan kemudian berujung pada proses hukum.

Sebagai daerah penghasil migas, sektor energi memiliki nilai strategis bagi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, perkara ini mendapat perhatian luas karena menyangkut kebijakan yang berdampak pada keuangan daerah.

Kasus sektor energi tersebut menjadi salah satu perkara besar yang memperpanjang proses hukum yang harus dihadapi Alex Noerdin.

3. Status Anggota DPR RI di Tengah Proses Hukum

Setelah tak lagi menjabat gubernur, Alex Noerdin terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 dan duduk di Komisi VII yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Sorotan publik menguat ketika proses hukum atas kasus sektor energi berjalan setelah ia berstatus legislator aktif. Situasi ini memicu perdebatan tentang tanggung jawab pejabat publik yang sedang menghadapi perkara hukum.

Keberadaannya di Komisi VII juga dinilai relevan dengan isu energi yang menjadi pokok perkara hukum tersebut.

4. Tuntutan Kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas

Saat menjabat Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dikenal vokal memperjuangkan kenaikan dana bagi hasil (DBH) migas untuk daerah penghasil.

Ia berpendapat bahwa porsi DBH yang diterima daerah belum sebanding dengan kontribusi produksi migas dan dampak lingkungan yang harus ditanggung daerah. Sumsel sebagai salah satu produsen gas bumi nasional dinilai layak memperoleh bagian lebih besar.

Tuntutan tersebut memicu perdebatan dengan pemerintah pusat. Pendukungnya melihat langkah itu sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan daerah, sementara kritik muncul karena kebijakan fiskal menyangkut regulasi nasional dan struktur APBN yang kompleks.

Isu DBH migas ini menjadi salah satu kontroversi kebijakan yang paling sering dikaitkan dengan kepemimpinannya.

5. Proyek Ambisius Jelang Asian Games 2018

Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Palembang menjadi momen kebanggaan sekaligus kontroversi. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan Jakabaring Sport City dan berbagai infrastruktur pendukung dikebut dalam waktu relatif singkat.

Sebagian pihak memuji percepatan pembangunan tersebut sebagai lompatan besar bagi Sumatera Selatan. Kota Palembang dinilai berhasil menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang internasional.

Namun di sisi lain, muncul kritik terkait besarnya anggaran, prioritas pembangunan, serta tata kelola proyek-proyek tersebut.

6. Dinamika Politik Internal Sumsel

Selama dua periode kepemimpinannya (2008–2018), Alex Noerdin dikenal sebagai figur kuat dalam peta politik Sumatera Selatan. Gaya kepemimpinannya yang membuat kebijakan-kebijakannya tidak selalu diterima semua pihak.

Hubungan politik dengan elite daerah dan dinamika internal pemerintahan kerap menjadi sorotan. Kebijakan strategis yang diambil sering kali memicu pro dan kontra, baik di kalangan legislatif maupun masyarakat sipil.

Kontroversi politik ini mempertegas posisinya sebagai tokoh dominan yang tak lepas dari kritik.

7. Persepsi Publik yang Terbelah

Di akhir hayatnya, nama Alex Noerdin membawa dua narasi besar yang berjalan beriringan.

Di satu sisi, ia dikenang sebagai gubernur dua periode yang membawa Sumatera Selatan menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional dan mendorong pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, proses hukum dalam dua perkara besar menjadi catatan penting yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kepemimpinannya.

Persepsi publik pun terbelah: antara apresiasi atas visi pembangunan dan evaluasi kritis terhadap tata kelola pemerintahan serta konsekuensi hukum yang menyertainya.