- DPRD Sumatera Selatan membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk penguatan keuangan daerah mandiri.
- Pansus bertugas mengkaji mendalam potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan secara menyeluruh.
- Fokus utama pansus adalah membenahi tata kelola dan menutup kebocoran demi pembangunan berkelanjutan.
SuaraSumsel.id - Langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah langsung menyita perhatian. Pembentukan pansus ini bukan karena keuangan daerah bermasalah, melainkan upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Publik pun bertanya-tanya bagaimana cara Pemerintah dan legislatif mencetak pendapatan daerah baru bagi Sumsel?
Dalam paripurna pembentukan pansus, disebutkan jika DPRD Sumsel menilai tantangan pembangunan ke depan membutuhkan keuangan daerah yang lebih kuat dan mandiri, tidak terus bergantung pada dana pusat.
Infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program sosial, sebaiknya bergantung pada seberapa besar kemampuan daerah mengelola pendapatannya sendiri.
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie menegaskan, pansus dibentuk untuk mengkaji secara mendalam potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Wagub Cik Ujang menilai jika pansus ini, sebagai sinyal kuat bahwa Pemprov Sumsel satu barisan dengan DPRD. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya penguatan fiskal demi memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi.
Bagi publik, kehadiran orang nomor dua di Sumsel ini memunculkan harapan bahwa rekomendasi pansus tidak berhenti di meja rapat, tapi benar-benar dijalankan.
Juru bicara DPRD menekankan, optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar menaikkan angka pemasukan. Yang lebih penting adalah membenahi tata kelola, menutup potensi kebocoran, serta memaksimalkan aset dan potensi daerah yang selama ini belum produktif.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat. Optimalisasi pendapatan kerap diasosiasikan dengan kenaikan pajak dan retribusi. Namun DPRD menegaskan, pansus ini diarahkan untuk mencari solusi berkelanjutan tanpa membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Baru Sepekan Dilarang, Pemprov Sumsel Malah Kaji Pelonggaran Truk Batu Bara, Ada Apa?
Jika komitmen ini dijalankan, publik melihat pansus sebagai peluang, bukan ancaman.
Tag
Berita Terkait
-
Baru Sepekan Dilarang, Pemprov Sumsel Malah Kaji Pelonggaran Truk Batu Bara, Ada Apa?
-
Viral Pemalakan Mobil Bantuan ke Aceh, Dishub Palembang: Itu Petugas Kementerian
-
7 Fakta Mengejutkan Kepala Cabang Koperasi di Sumsel Diduga Gelapkan Rp 1,3 Miliar
-
Pertamina Adera Field Temukan Sumur Minyak Baru, Peran Sumsel Kembali Jadi Sorotan
-
Inflasi Sumsel Naik Jelang 2026, Ini 8 Fakta yang Perlu Diwaspadai Warga
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Daftar 7 Masjid di Sumatera Selatan untuk Iktikaf 10 Malam Terakhir Ramadan 2026
-
Jadwal Imsak Palembang Rabu 25 Februari 2026 Lengkap dengan Niat Puasa Ramadhan
-
Bukan Sekadar Adopsi, Dugaan TPPO Mengemuka di Balik Bayi 3 Hari Ditawarkan Rp52 Juta
-
Mudik Gratis Bank Sumsel Babel 2026 Dibuka, Cek Syarat dan Jadwal Berangkat 17 Maret
-
Alasan Sebenarnya Orang Tua di Palembang Hendak Jual Bayi Rp52 Juta Terungkap