- DPRD Sumatera Selatan membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk penguatan keuangan daerah mandiri.
- Pansus bertugas mengkaji mendalam potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan secara menyeluruh.
- Fokus utama pansus adalah membenahi tata kelola dan menutup kebocoran demi pembangunan berkelanjutan.
SuaraSumsel.id - Langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah langsung menyita perhatian. Pembentukan pansus ini bukan karena keuangan daerah bermasalah, melainkan upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Publik pun bertanya-tanya bagaimana cara Pemerintah dan legislatif mencetak pendapatan daerah baru bagi Sumsel?
Dalam paripurna pembentukan pansus, disebutkan jika DPRD Sumsel menilai tantangan pembangunan ke depan membutuhkan keuangan daerah yang lebih kuat dan mandiri, tidak terus bergantung pada dana pusat.
Infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program sosial, sebaiknya bergantung pada seberapa besar kemampuan daerah mengelola pendapatannya sendiri.
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie menegaskan, pansus dibentuk untuk mengkaji secara mendalam potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Wagub Cik Ujang menilai jika pansus ini, sebagai sinyal kuat bahwa Pemprov Sumsel satu barisan dengan DPRD. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya penguatan fiskal demi memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi.
Bagi publik, kehadiran orang nomor dua di Sumsel ini memunculkan harapan bahwa rekomendasi pansus tidak berhenti di meja rapat, tapi benar-benar dijalankan.
Juru bicara DPRD menekankan, optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar menaikkan angka pemasukan. Yang lebih penting adalah membenahi tata kelola, menutup potensi kebocoran, serta memaksimalkan aset dan potensi daerah yang selama ini belum produktif.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat. Optimalisasi pendapatan kerap diasosiasikan dengan kenaikan pajak dan retribusi. Namun DPRD menegaskan, pansus ini diarahkan untuk mencari solusi berkelanjutan tanpa membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Baru Sepekan Dilarang, Pemprov Sumsel Malah Kaji Pelonggaran Truk Batu Bara, Ada Apa?
Jika komitmen ini dijalankan, publik melihat pansus sebagai peluang, bukan ancaman.
Tag
Berita Terkait
-
Baru Sepekan Dilarang, Pemprov Sumsel Malah Kaji Pelonggaran Truk Batu Bara, Ada Apa?
-
Viral Pemalakan Mobil Bantuan ke Aceh, Dishub Palembang: Itu Petugas Kementerian
-
7 Fakta Mengejutkan Kepala Cabang Koperasi di Sumsel Diduga Gelapkan Rp 1,3 Miliar
-
Pertamina Adera Field Temukan Sumur Minyak Baru, Peran Sumsel Kembali Jadi Sorotan
-
Inflasi Sumsel Naik Jelang 2026, Ini 8 Fakta yang Perlu Diwaspadai Warga
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
9 Bedak Tabur Murah di Indomaret untuk Kulit Berminyak, Dipakai MUA Profesional
-
10 Game Balap Mobil Terbaik 2026 untuk HP Spek Rendah, Grafis Halus Tanpa Lag
-
Kondisi Terkini Banjir OKU Timur: Warga Terima Sembako dan Janji Benih Padi
-
Keuangan Daerah Cekak? DPRD dan Pemprov Sumsel Bentuk Pansus Cari Tambahan PAD
-
BRI Bekali Atlet SEA Games 2025 dengan Edukasi Keuangan Berkelanjutan