- DPRD Sumatera Selatan membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk penguatan keuangan daerah mandiri.
- Pansus bertugas mengkaji mendalam potensi pendapatan daerah yang belum dimaksimalkan secara menyeluruh.
- Fokus utama pansus adalah membenahi tata kelola dan menutup kebocoran demi pembangunan berkelanjutan.
SuaraSumsel.id - Langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah langsung menyita perhatian. Pembentukan pansus ini bukan karena keuangan daerah bermasalah, melainkan upaya memperkuat kemandirian fiskal.
Publik pun bertanya-tanya bagaimana cara Pemerintah dan legislatif mencetak pendapatan daerah baru bagi Sumsel?
Dalam paripurna pembentukan pansus, disebutkan jika DPRD Sumsel menilai tantangan pembangunan ke depan membutuhkan keuangan daerah yang lebih kuat dan mandiri, tidak terus bergantung pada dana pusat.
Infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program sosial, sebaiknya bergantung pada seberapa besar kemampuan daerah mengelola pendapatannya sendiri.
Ketua DPRD Provinsi Sumsel Andie Dinialdie menegaskan, pansus dibentuk untuk mengkaji secara mendalam potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Wagub Cik Ujang menilai jika pansus ini, sebagai sinyal kuat bahwa Pemprov Sumsel satu barisan dengan DPRD. Pemerintah daerah mendukung penuh upaya penguatan fiskal demi memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi.
Bagi publik, kehadiran orang nomor dua di Sumsel ini memunculkan harapan bahwa rekomendasi pansus tidak berhenti di meja rapat, tapi benar-benar dijalankan.
Juru bicara DPRD menekankan, optimalisasi pendapatan daerah bukan sekadar menaikkan angka pemasukan. Yang lebih penting adalah membenahi tata kelola, menutup potensi kebocoran, serta memaksimalkan aset dan potensi daerah yang selama ini belum produktif.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat. Optimalisasi pendapatan kerap diasosiasikan dengan kenaikan pajak dan retribusi. Namun DPRD menegaskan, pansus ini diarahkan untuk mencari solusi berkelanjutan tanpa membebani masyarakat kecil.
Baca Juga: Baru Sepekan Dilarang, Pemprov Sumsel Malah Kaji Pelonggaran Truk Batu Bara, Ada Apa?
Jika komitmen ini dijalankan, publik melihat pansus sebagai peluang, bukan ancaman.
Tag
Berita Terkait
-
Baru Sepekan Dilarang, Pemprov Sumsel Malah Kaji Pelonggaran Truk Batu Bara, Ada Apa?
-
Viral Pemalakan Mobil Bantuan ke Aceh, Dishub Palembang: Itu Petugas Kementerian
-
7 Fakta Mengejutkan Kepala Cabang Koperasi di Sumsel Diduga Gelapkan Rp 1,3 Miliar
-
Pertamina Adera Field Temukan Sumur Minyak Baru, Peran Sumsel Kembali Jadi Sorotan
-
Inflasi Sumsel Naik Jelang 2026, Ini 8 Fakta yang Perlu Diwaspadai Warga
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Harga Kulkas Mini 1 Pintu Termurah di Pasaran, Ini 3 Rekomendasinya Mulai Rp400 Ribuan
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 7 Rekomendasi sesuai Review
- Air Mawar Viva Dipakai Kapan? Ini Urutan Pemakaian dan Review Pembeli
Pilihan
-
Polisi Bubarkan Massa Aliansi Pati yang Galang Donasi di Depan DPR
-
Kemenag Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Menag: Isu Bursa Caketum PBNU Itu Spekulasi Liar
-
Menag Nasaruddin Umar Bantah Mundur: Itu Ada Orang yang Panik
-
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
-
Dari Pengumpul Data Hingga Perantara, Bagaimana DSI Bekerja
Terkini
-
Tim Alfa TNI Sudah Terjun ke Way Kambas, Apakah Juga Dikerahkan ke Karhutla Sumsel?
-
PLN ULP Ampera Jadwalkan Pemadaman Listrik 3 Jam, Cek Wilayah Terdampak
-
PTBA Borong Empat Penghargaan ISEA 2026, Tegaskan Transformasi Keselamatan Kerja
-
17 Tersangka Karhutla Sumsel Diproses, Lalu Bagaimana dengan 545 Hotspot di Konsesi?
-
ISPA Palembang Tembus 9.313 Kasus Saat Kabut Asap Karhutla, Ini Data Terbarunya