Nyamar Jadi Pramugari Batik Air di Bandara SMB II, Sepele atau Bisa Berujung Penjara?

SuaraSumsel.id - Kasus perempuan asal Palembang yang menyamar sebagai pramugari Batik Air tak hanya memicu kehebohan, tetapi juga rasa penasaran publik soal konsekuensi hukumnya. Banyak yang bertanya: apakah aksi ini bisa dipidana, atau justru berakhir dengan pembinaan?

Pertanyaan itu wajar. Bandara merupakan area dengan standar keamanan tinggi, sehingga setiap perilaku menyimpang kerap diasosiasikan dengan pelanggaran hukum. Namun, tidak semua tindakan nekat otomatis berujung pidana. Lalu, di mana batasnya?

Secara prinsip hukum, menyamar jadi pramugari tidak serta-merta merupakan tindak pidana. Kuncinya ada pada niat jahat (mens rea) dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus ini, yang bersangkutan tercatat sebagai penumpang pesawat karena memiliki boarding pass resmi, dan tidak membawa barang terlarang.

Dari sudut pandang keamanan penerbangan, tidak ditemukan pelanggaran langsung yang mengancam keselamatan penerbangan. Karena itu, pendekatan awal yang ditempuh biasanya klarifikasi dan pembinaan.

Aksi penyamaran bisa masuk ranah pidana jika disertai unsur tertentu, seperti:

1. Pemalsuan identitas atau dokumen (misalnya ID kru palsu)
2. Penyalahgunaan atribut resmi untuk memperoleh keuntungan
3. Masuk area terbatas bandara tanpa kewenangan
4. Mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan

Jika salah satu unsur ini terbukti, aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menjerat pelaku dengan pasal pidana.

Pasal Apa yang Berpotensi Dikenakan?
Dalam kondisi tertentu, penegak hukum dapat menelusuri:

1, Pasal pemalsuan dalam KUHP

2. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan terkait keamanan

Baca Juga: Kok Bisa Penumpang Nyamar Jadi Pramugari Batik Air? Ini Jawaban Bandara SMB II Palembang

3. Aturan tentang akses ilegal ke area terbatas bandara

Namun tanpa bukti kuat atas unsur tersebut, pidana tidak bisa dipaksakan.

Kenapa Banyak Kasus Berakhir Pembinaan?

Dalam praktik, bila motifnya bersifat personal atau tekanan sosial, dan tidak ada korban maupun kerugian, penanganan cenderung proporsional. Itu sebabnya istilah yang digunakan petugas adalah “diamankan”, bukan “ditangkap", menandakan proses pemeriksaan, bukan penetapan tersangka.

Jadi, Diproses Hukum atau Tidak?
Jawabannya bergantung pada fakta yang ditemukan. Jika:

1. Tidak ada pemalsuan dokumen
2. Tidak masuk area terlarang
3. Tidak menimbulkan bahaya

Kemungkinan besar tidak dipidana, cukup pembinaan dan evaluasi. Namun, bila muncul fakta baru yang memenuhi unsur pidana, proses hukum tetap bisa berjalan.