Belanja APBD Sumsel Lebih Kencang dari Nasional tapi Kenapa Pendapatan Masih Tertinggal?

SuaraSumsel.id - Kinerja belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 2025 patut mendapat sorotan positif. Hingga akhir tahun, realisasi belanja APBD Sumsel tercatat mencapai 79,85 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 76,80 persen.

Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Rabu (24/12/2025). Gubernur Sumsel Herman Deru mengikuti rakor tersebut dari Palembang bersama Sekretaris Daerah Edward Candra dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya kembali menegaskan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar pemerintah daerah tidak menahan belanja. Menurut Tito, belanja daerah harus dimaksimalkan agar mampu menjadi penggerak ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat.

“Belanja daerah harus menjadi motor penggerak ekonomi. Jika belanja bergerak, uang beredar di masyarakat dan konsumsi rumah tangga akan ikut meningkat,” ujar Tito.

Namun, di balik laju belanja yang relatif kencang, terdapat catatan penting pada sisi pendapatan. Berdasarkan data Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan APBD provinsi secara nasional telah mencapai 89 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan Sumsel baru berada di angka 86,18 persen.

Selisih tersebut memang tidak terlalu besar, tetapi cukup menggambarkan tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah. Belanja Sumsel melaju lebih cepat, sementara kemampuan menghimpun pendapatan belum sepenuhnya seimbang. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang lebih cermat agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.

Dalam rakor yang sama, Tito juga memaparkan gambaran besar APBN 2025 dengan total belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Dari jumlah itu, Rp919,9 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sementara Rp2.701,4 triliun digunakan untuk belanja kementerian dan lembaga.

Kemendagri turut menyiapkan skema insentif dan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berkinerja baik. Pada 2026 mendatang, dari total pagu anggaran Kemendagri sebesar Rp7,8 triliun, insentif daerah mencapai Rp1 triliun dan akan diberikan kepada 200 pemerintah daerah berprestasi.

Dengan capaian belanja yang sudah melampaui rata-rata nasional, Sumatera Selatan dinilai memiliki modal awal untuk masuk dalam radar daerah penerima insentif tersebut. Namun, optimalisasi pendapatan daerah akan menjadi faktor penentu apakah keunggulan belanja ini benar-benar berujung pada penguatan ekonomi dan fiskal Sumsel secara berkelanjutan.

Baca Juga: Promo Hello 2026 Bank Sumsel Babel Hadir! Warga Diajak Bertransaksi Digital Lebih Hemat