Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Divonis 2,5 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi di Sumsel

SuaraSumsel.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Gubernur Bengkulu sekaligus mantan Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti.

Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi izin perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, yang merugikan negara hingga Rp61,35 miliar.

Dalam putusan yang dibacakan Rabu (22/10/2025), Ridwan Mukti juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti hukuman kurungan selama tiga bulan.
Majelis hakim menyebut, Ridwan Mukti terbukti menggunakan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk memuluskan penerbitan izin usaha perkebunan sawit di atas lahan negara yang dialihfungsikan secara ilegal.

Hakim menilai perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan sistematis, melibatkan pihak swasta, serta berdampak langsung terhadap hilangnya aset negara,” ujar Ketua Majelis Hakim dalam amar putusannya.

Kasus ini bermula dari proses penerbitan izin perkebunan sawit untuk lahan seluas 10.200 hektare di Musi Rawas. Berdasarkan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, sebagian besar lahan tersebut sekitar 5.974 hektare  merupakan lahan negara yang dialihfungsikan tanpa dasar hukum.

Perizinan tersebut diberikan kepada PT Dapo Agro Makmur, perusahaan yang dikendalikan oleh Effendy Suryono alias Afen.

Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp61,35 miliar dalam proyek tersebut. Dari jumlah itu, sekitar Rp61,2 miliar telah dikembalikan oleh pihak-pihak terkait sebagai bentuk itikad baik selama proses hukum berlangsung.

Selain Ridwan Mukti, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada empat terdakwa lain dalam kasus yang sama.

Baca Juga: Herman Deru Luncurkan Mulok Kemandirian Pangan, Sumsel Jadi Pelopor Nasional

Effendy Suryono, selaku direktur PT Dapo Agro Makmur, divonis 2 tahun 4 bulan penjara dan denda Rp250 juta.
Kemudian Saiful Ibna, mantan Kepala BPMPTP Musi Rawas periode 2008–2013, divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Amrullah, yang saat itu menjabat Sekretaris BPMPTP, dijatuhi 1 tahun 2 bulan penjara, sedangkan Bachtiar, mantan Kepala Desa Mulyoharjo, divonis 2 tahun 4 bulan penjara serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1,48 miliar.

Majelis hakim menyatakan, Ridwan Mukti sebagai bupati kala itu memiliki peran dominan dalam persetujuan izin yang bermasalah.

“Tanpa persetujuan terdakwa, izin perkebunan tidak akan terbit,” ujar hakim.

Hakim juga menilai, Ridwan tidak sepenuhnya menyesali perbuatannya dan baru mengakui keterlibatan setelah menghadapi bukti-bukti di persidangan.

Vonis terhadap Ridwan Mukti menambah daftar panjang kasus korupsi kepala daerah yang terseret dalam penyalahgunaan izin usaha di sektor perkebunan.