SuaraSumsel.id - Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) masih menjadi momok bagi masyarakat. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi telah menutup ribuan aplikasi pinjol ilegal, praktik mereka masih menjamur lewat situs web, media sosial, hingga pesan pribadi seperti WhatsApp dan SMS.
Korban pinjol ilegal tak hanya mengalami kerugian finansial, tapi juga tekanan psikologis akibat teror, intimidasi, bahkan penyebaran data pribadi.
Bila Anda atau orang terdekat menjadi korban, ada langkah hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi hak Anda.
Berikut panduan lengkap langkah hukum jika jadi korban pinjol ilegal.
Apa Itu Pinjol Ilegal?
Pinjol ilegal adalah layanan pinjaman uang berbasis teknologi yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Mereka sering memproses pinjaman secara cepat, tanpa prosedur jelas, dan memberlakukan bunga serta denda yang sangat tinggi.
Ciri-ciri pinjol ilegal antara lain:
- Tidak terdaftar di OJK
- Tidak punya website resmi atau hanya pakai media sosial
- Meminta akses ke seluruh kontak dan galeri HP
- Bunga dan denda tak wajar
- Penagihan dengan cara kasar, ancaman, atau mempermalukan
Langkah Hukum Jika Jadi Korban Pinjol Ilegal
1. Stop Semua Komunikasi dengan Pinjol Ilegal
Jika Anda menyadari telah terjebak dalam pinjol ilegal, segera hentikan kontak dengan pihak penagih. Jangan panik dan jangan terbawa provokasi. Pinjol ilegal tidak punya dasar hukum untuk menagih secara paksa.
Baca Juga: Jangan Asal Klik! Pinjol Ilegal Masih Mengintai di Sumbagsel, Ini Cara Aman Kelola Keuangan Digital
Penting: Anda tidak berkewajiban membayar jika perusahaan tidak memiliki izin resmi dari OJK.
2. Laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Langkah pertama adalah melaporkan pinjol ilegal tersebut ke OJK melalui:
- Email: konsumen@ojk.go.id
- WhatsApp OJK: 081-157-157-157
- Call Center OJK: 157
- Website OJK: www.ojk.go.id
Sertakan bukti-bukti: tangkapan layar percakapan, aplikasi pinjol, nomor telepon penagih, dan bentuk ancaman.
3. Laporkan ke Polisi: UU ITE dan KUHP Melindungi Anda
Tindakan penyebaran data pribadi, pelecehan, teror, dan ancaman masuk dalam ranah pidana. Anda bisa melapor ke:
Berita Terkait
-
Jangan Asal Klik! Pinjol Ilegal Masih Mengintai di Sumbagsel, Ini Cara Aman Kelola Keuangan Digital
-
Jumlah Lender Pinjaman Online di Sumbagsel Anjlok 34 Persen, Ada Apa dengan Investor?
-
6 Cara Ampuh Lunasi Pinjol Tanpa Ngutang Lagi!
-
Dapat Tawaran Hapus Utang dari OJK? Jangan Tertipu! Cek Fakta dan Saluran Resmi di Sini
-
5 Tips Menghindari Galbay saat Menggunakan Pinjol, Jangan Sampai Terjebak!
Terpopuler
- Kekayaan Hakim Dennie Arsan Fatrika yang Dilaporkan Tom Lembong: Dari Rp192 Juta Jadi Rp4,3 Miliar
- Tanggal 18 Agustus 2025 Cuti Bersama atau Libur Nasional? Simak Aturan Resminya
- Di Luar Prediksi, Gelandang Serang Keturunan Pasang Status Timnas Indonesia, Produktif Cetak Gol
- Resmi Thailand Bantu Lawan Timnas Indonesia di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Agustus: Klaim 3.000 Gems dan Pemain 111
Pilihan
-
Deretan Kontroversi Bella Shofie, Kini Dituduh Tak Pernah Ngantor sebagai Anggota DPRD
-
Klub Belum Ada, Bursa Transfer Mau Ditutup! Thom Haye Ditolak Mantan
-
Menko Airlangga Cari-cari Rojali dan Rohana di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Hanya Isu!
-
Data Ekonomi 5,12 Persen Bikin Kaget! Tapi Raut Wajah Sri Mulyani Datar dan Penuh Misteri!
-
Harus Viral Dulu, Baru PPATK Buka 122 Juta Rekening Nasabah yang Diblokir
Terkini
-
7 Etika Berkendara di Jalan Tol yang Sering Dilanggar, Nomor 4 Bisa Picu Kecelakaan Maut
-
Jalan Khusus 26,4 Kilometer Dibangun, Ini Rute Lengkap Angkutan Batu Bara yang Hindari Jalan Umum
-
Prestasi BRI: Best Domestic Custodian Bank dan Pengelola AUC Terbesar Nasional
-
Terseret OTT Suap Rp5,9 Miliar, Anggota DPRD Perempuan Ini Ajukan Justice Collaborator
-
BRI Diganjar ACGS Award, Tegaskan Posisinya sebagai Perusahaan dengan Tata Kelola Kelas Dunia