Kasus Retrofit Soot Blowing PLN: Pengakuan Terdakwa Bongkar Alur Mark Up Proyek Rp 75 Miliar

Dalam persidangan, Nehemia juga menjelaskan bahwa PT Truba Engineering memiliki struktur kepemilikan saham di mana dirinya memegang 95% saham, sementara 5% saham lainnya dimiliki oleh Yungdi Rosady, yang diketahui merupakan mertuanya sendiri.

Keterangan Nehemia semakin menarik perhatian ketika Jaksa menanyakan tentang perkenalannya dengan terdakwa Budi Widi Asmoro serta awal mula pengerjaan proyek ini.

Nehemia mengungkapkan bahwa informasi mengenai proyek tersebut diperolehnya dari Erick Retiawan, Direktur PT Austindo, yang merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan Jerman Clyde Bergerman.

“Saat itu saya bertemu Erick di kantor PLN. Ia menyampaikan ada proyek pengadaan Soot Blowing senilai Rp 52 miliar. Kemudian terjadi kesepakatan antara PT Austindo dan PT Truba Engineering untuk mengerjakan proyek tersebut dengan harga kesepakatan 1 juta Euro per unit alat yang diganti,” jelas Nehemia.

Baca Juga: Dari Kaki Bukit Barisan, Kolaborasi Energi Senyawa Panas Menerangi Sumatera

Nehemia juga menjelaskan bahwa teknis pengadaan barang dilakukan dengan cara pengiriman dari Jerman ke Singapura, lalu ke Indonesia melalui PT Austindo.

Jaksa Penuntut Umum KPK menyoroti bahwa dalam sidang ini, Nehemia memberikan keterangan yang berbeda dengan kesaksiannya saat diperiksa sebagai saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Saudara terdakwa, keterangan Anda berubah-ubah. Anda telah disumpah, dan saat pemeriksaan Anda sudah membaca seluruh keterangan Anda sebelumnya,” tegas Jaksa.

Dugaan bahwa Nehemia bersama Budi Widi Asmoro dan Erick Retiawan melakukan markup harga proyek semakin kuat. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa pengadaan Soot Blowing ini disinyalir telah dimanipulasi, menyebabkan kerugian negara yang signifikan.

Selain itu, fakta bahwa Nehemia adalah pemegang saham mayoritas PT Truba Engineering memperkuat dugaan adanya kepentingan pribadi dalam proyek ini. Dengan kepemilikan saham sebesar 95%, Nehemia diyakini memiliki kendali penuh dalam menentukan harga proyek dan keuntungan perusahaan.

Baca Juga: Breaking News: Gedung PLN WS2JB Terbakar, Penyebab Masih Diselidiki

Jaksa KPK dalam dakwaan sebelumnya menjelaskan bahwa modus korupsi dalam proyek ini melibatkan manipulasi dokumen penawaran dengan menentukan keuntungan hingga 20-25% dari harga dasar barang.