Karier Panjang Harobin Mustofa: Dari Sekda, Nyaleg hingga Tersangka Korupsi

SuaraSumsel.id - Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Harobin Mustofa kini menjadi tersangka kasus korupsi penjualan aset Yayasan Batanghari Sembilan. Dari penelusuran diketahui jika ia pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang diusung Partai Gerindra.

Dari media sosial miliknya diketahui ia maju dari daerah pemilihan (Dapil) 2, Sumsel. Harobin memperoleh 8.866 suara sehingga tidak mampu meraih kursi yang diinginkan.

Harobin menjalani perjalanan karier yang cemerlang, kini tercoreng oleh kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.

Dia diketahui masuk sebagai aparatur sipil negara (ASN) di tahun 1991, dan pernah menjabat Kasubbag Administrasi Pemda Biro Pemda TK.I. Berdasarkan sejumlah sumber ia pernah juga berkarir di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuasin sebagai Seketaris Dewan (Sekwan).

Namun di tahun 1990 an ia pernah menjabat di Pemerintahan Provinsi (Pemprov), tepatnya Kasi Orsospol Ditsospol Provinsi.

Ditetapkan Tersangka Penjualan Aset

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan mantan Sekretaris Daerah Kota Palembang Harobin Mustofa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset yayasan. Setelah ditetapkan tersangka Harobin pun pun langsung dibawa petugas penyidik untuk ditahan.

Harobin tampak tertunduk lemas setelah ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi di Palembang, Rabu, mengatakan bahwa penyidik menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus penjualan aset yayasan tersebut. "Salah satu tersangka itu, yakni HRB yang merupakan mantan Sekda Kota Palembang periode 2016, sementara dua tersangka lainnya, yakni USG yang berperan sebagai penjual aset dan YHR selaku mantan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Kota Palembang tahun 2016," katanya.

Baca Juga: Tersangka Korupsi Rp11,7 Miliar, Harobin Mustofa Terancam Hukuman Berat

Tiga orang tersangka melakukan modus operandi dengan cara penerbitan sertifikat tidak sesuai prosedur dengan memanipulasi data terhadap objek dan membuat surat keterangan identitas palsu.

Para tersangka sebelumnya diperiksa sebagai saksi dan tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti serta barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup menetapkan mereka sebagai tersangka.

Kerugian keuangan negara berdasarkan laporan hasil audit ditaksir senilai Rp11,7 miliar. Para tersangka kini ditahan di Rutan Pakjo selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Perbuatan tersangka melanggar primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kemudian subsider Pasal 3 jo Pasal 18 U dang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara untuk para saksi yang telah diperiksa dalam kasus tersebut sebanyak 77 orang.

Ia menegaskan bahwa tim penyidik akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lainnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya serta akan melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dengan penyelidikan tersebut.