Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel Sampaikan 7 Rekomendasi Agar Karhutla Tak Terulang Setiap Tahun

Terdapat konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan lokasi yang sama terbakar berulang ini, misalnya: Konsesi HTI SMF Group yang indikasi total terbakar tahun 2023 mencapai luasan +- 29.148 Ha (berulang di lokasi yangsama ditahun 2015 mencapai luasan +- 18.948 Ha, dan berulang di lokasi yang sama di tahun 2019 seluas +- 7.435 ha)

Ada juga di konsesi HTI PTPML yang indikasi terbakar di tahun 2023 mencapai luasan +- 6.470 Ha nan berulang di lokasi yang sama di tahun 2015 seluas +- 4.790 Ha dan berulang di lokasi yang sama di tahun 2019 seluas 2.113 Ha).

Begitu juga dengan konsesi Perkebunan, terdapat lokasi yang sama terbakar berulang, misalnya; PT WAJ yang terindikasi terbakar ditahun 2023 mencapai luasan +- 10.242 Ha (berulang di lokasi yang sama di tahun 2015 dengan luasan +- 6.058 Ha dan berulang di lokasi yang sama di tahun 2019 seluas 435Ha)

PT BSS dengan luasan indikasi terbakar di tahun 2023 adalah 2.099 Ha (berulang di lokasi yang sama ditahun 2015 dengan luasan +- 1.146Ha, dan berulang di lokasi yang sama ditahun 2019 yang luasannya +- 1.402ha).

Baca Juga: Saksi Mantan Kadispora Akui Dana Hibah KONI dari Pemprov Sumsel Tak Ada LPJ

Berdasarkan kajian terkait Karhutla dan hasil pemantauan oleh tim Koalisi di lapangan sepanjang tahun 2023 bahwa terjadinya Karhutla disebabkan oleh faktor manusia sebagai sumber api baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dan didukung oleh kondisi lahan yang sangat rawan/rentan terbakar (areal/lahan semak belukar yang kering dan juga lahan gambut kering kerontang yang memiliki tata kelola air yang buruk).

Di samping itu, faktor kesiapsiagaan Karhutla yang tidak didukung oleh sarana prasarana dan sistem kelembagaan yang kuat sampai ke tingkat tapak(lokasi) yang menjadikan Karhutla terus terjadi dan meluas.

Dengan kejadian Karhutla di tahun 2023 ini, di samping telah berdampak luas terhadap kerusakan ekologi dan juga memperburuk kondisi lingkungan hidup di Sumsel.

Bahkan menjadikan kualitas udara Sumsel, khususnya kota Palembang pernah menduduki status terparah se Indonesia bahkan lebih parah dari kota-kota besar se-Dunia.

"Pendekatan dan pragmatism pembangunan pengendalian KARHUTLAH yang dilakukan Pemerintah dan juga pemilik konsesi masih cenderung responsive melalui “pendekatan pemadaman”api, dan aspek “pendekatan pencegahan” belum menjadi prioritas utama. Granddesign dan upaya-upaya pencegahan Karhutla belum dan/atau tidak berjalan efektif dan masih berorientasi tujuan jangka pendek (keproyekan)," ujar Adios.

Baca Juga: Pengakuan Polisi di Sumsel Bripka Edi Arogan Ancam Pengendara Pakai Sajam Sampai Viral

"Sudah banyak bahkan ribuan unit pembangunan sarana & infrastruktur pembasahan (penimbunan & sekat kanal, sumur bor, serta embung) tidak efektif dan tidak berfungsi dalam mencegah Karhutla.