Catatan Buruk Indeks Kemerdekaan Pers Sumsel Turun Drastis, Dewan Pers Ungkap Faktanya

Dewan Pers pun menyarankan agar Pemerintah Daerah atau Pemda memiliki instruksi hukum yang melindungi kemerdekaan pers, dengan tetap sejalan dengan aturan yang telah ada.

"Pemda harus memberi payung ekosistem pers, ada jaminan peraturan setempat, komit memberikan informasi. Tadi ada juga yang mengungkapkan mengapa tidak bisa masuk ke kelompok swasta, karena memang tidak ada instrumen peraturan daerah pendukung. Kreativitas dengan terus mengejar kualitas melalui peningkatan kapasitas harus terus didorong di Sumsel. Media tidak hanya copas informasi, kreatif lah," imbuhnya menjelaskan.

Dia menekankan ekosistem mengelola informasi tidak hanya sebagai medium menjeplak (copas) informasi yang disajikan lembaga. "Tapi lebih dari itu (copas). Sekaligus banyak platform bisa jadi etalase penghasilan," sambungnya kemudian.

Asmono pun membenarkan pertumbuhan media di Sumsel memang pesat. Catatannya Dewan Pers setidaknya sudah lebih dari 700 media online tumbuh dalam dua tahun terakhir dengan mengelola informasi yang seharusnya beragam. 

Kerena itu perlu inisiatif membangun komunitas pers menghadapi berbagai perubahan yang teramat dinamis menjadi tantangan saat ini.

Sementara dalam paparannya, Kadis Kominfo Sumsel, Rika Efianti mengungkapkan sudah melakukan berbagai upaya menjaga indeks kemerdekaan pers agar sesuai dengan aturannya.

Meski demikian ia menjabarkan adanya keterbatasan anggaran sekaligus regulasi anggaran nan belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan dalam upaya peningkatan kapasitas media terutama jurnalisnya.

"Sejumlah kegiatan telah dilakukan. Tapi lagi-lagi ini soal regulasi dan anggaran, memungkinkan menggelar kerjasama peningkatan kapasitas pekerja media, tapi memang belum sepenuhnya terakomodasi. Mengenai IKP, kami (pemerintah) pun berupaya menegakkannya," ucapnya.

Baca Juga: Bukan Palembang, Capres Prabowo Subianto Awali Kampanye di OKU Raya Sumsel