SuaraSumsel.id - Makin marahnya tawaran pekerjaan paruh waktu dengan modus pesan singkat yang berisi bujukan dengan melakukan aktivitas like and subcribe konten. Hal ini membuat Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (Satgas) mengimbau kepada masyarakat mewaspadai penipuan dengan modus tersebut.
"Pelaku biasanya membujuk korban untuk melakukan aktivitas "like” dan “subcribe" atas suatu konten digital seperti konten di Youtube. Atas kegiatan tersebut, korban akan menerima pembayaran dengan nominal tertentu," kata Sekretaris Satgas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (Satgas) Hudiyanto dalam keterangan resmi, Sabtu.
Setelah korban terpancing dengan menerima bayaran atau hasil di awal kegiatan, korban dibujuk untuk melakukan tugas lain dengan syarat melakukan deposit sejumlah dana terlebih dahulu agar menerima pembayaran atau reward yang lebih besar.
Dana korban yang didepositokan dijanjikan akan dikembalikan di kemudian waktu, tapi setelah korban terpancing untuk melakukan deposit, penipu kabur dan tidak dapat dihubungi kembali.
"Pemberantasan terhadap tawaran kegiatan ilegal sangat membutuhkan dukungan dan peran serta dari masyarakat, yaitu sikap kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menerima tawaran dari pihak yang tidak bertanggung-jawab," imbuhnya.
Satgas pemerintah yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Perdagangan , Bank Indonesia, Kepolisian Negara, dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengharapkan masyarakat selalu memperhatikan dua aspek penting dalam menggunakan situs atau aplikasi yang menawarkan jasa perdagangan dan keuangan, yaitu legal dan logis.
Legal artinya memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin usaha yang tepat dari otoritas atau lembaga yang mengawasi.
"Logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah masuk akal atau tidak," katanya.
Pada April sampai Juni 2023, Satgas menemukan 352 platform pinjaman online ilegal serta 77 konten di Facebook dan Instagram yang menawarkan pinjaman online secara ilegal.
Baca Juga: Dinyatakan Lengkap, Berkas Lina Mukherjee Tertahan di Penyidik Polda Sumsel
"Berdasarkan hal tersebut, Satgas telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran guna menekan peluang penipu memperdaya masyarakat," katanya.
Jika masyarakat menemukan tawaran investasi atau pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada Layanan Konsumen OJK 157 Telepon (021) 157, email: konsumen@ojk.go.id atau email: waspadainvestasi@ojk.go.id. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Dinyatakan Lengkap, Berkas Lina Mukherjee Tertahan di Penyidik Polda Sumsel
-
Tampil Berhijab di Piala AFF U-19, Ayunda Dwi Anggraini Buktikan Prestasi Gol Terbanyak
-
Warga Miskin di Kabupaten di Sumsel Ini Bakal Digaji Rp350 Ribu Per Bulan
-
Juarai Group A Piala AFF Putri U-19, Timnas Indonesia Buka Peluang ke Semifinal
-
Viral Wali Kota Harnojoyo Tetiba Aksi Pungut Sampah di Dekatnya, Netizen Sinis: Pahamkan Kita Memasuki Musim Apa?
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam
-
Aksi Lanjutan Kasus Pengeroyokan 2 Wartawan, Koalisi Pers Sumsel Desak Polda Buka Hasil Investigasi
-
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?
-
457 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Udara Palembang Masih Tidak Sehat Meski Karhutla Mereda
-
Bayar Rp2,5 Juta untuk Cerai Tanpa Sidang, Akta yang Diterima Warga Ternyata Palsu