Ini Aliran Dana Penyertaan Modal Hotel Swarna Dwipa Berujung Korupsi: Puluhan Miliar Dalam Tiga Tahun

“Jadi ada proposalnya, kalau tidak, ya, tidak mungkin diproses di badan pengawas, kemudian jadi rujukan sampai ke Gubernur, dibahas di TAPD lalu dilakukan rapat banggar DPRD kemudian pencairan,” kata Augie, didampingi penasihat hukumnya dalam persidangan.

Melansir ANTARA, Augie menjelaskan, pekerjaan pembangunan Sport Hotel Injuries and Therapy merupakan hasil rapat teknis PD Perhotelan Swarna Dwipa bukan semata perintah dari pengguna anggaran.

Bahkan, lanjutnya, pembangunan tersebut sudah disampaikan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari 2015-2017.

“Lalu meskipun dana belum ada, tapi dalam kontrak kami cantumkan tetap mengacu pada ketersediaan dana kas hotel Swarna Dwipa, kalau belum memenuhi maka pembayaran bisa dipending dan dibenamkan pada bayaran berikutnya,” kata dia meyakinkan.

Baca Juga: Dewan Pengupahan Sumsel Rekomendasi UMP 2023 Naik Rp 27 Ribu, Buruh Menolak

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim menutup persidangan dan akan dilanjutkan hari Selasa, 22 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi kembali.

Adapun berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel diketahui sekitar tahun 2016-2017 Augie Bunyamin selaku Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa melakukan rehabilitasi pembangunan hotel menggunakan dana dari pagu anggaran senilai Rp37 miliar.

Pelaksanaan pembangunan tersebut kemudian diberikan kepada pihak kontraktor yakni PT. Palcon Indonesia yang kuasa pimpinannya dipegang oleh Ahmad Tohir.

Dari hasil penyelidikan jaksa terhadap beberapa saksi dan ahli diketahui volume bangunan yang direhabilitasi hanya mencapai 42 persen.

Tim ahli dari BPKP Provinsi Sumsel juga mencatat dari kekurangan volume bangunan tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai senilai Rp3,6 miliar, lalu sekaligus mendapati penunjukan PT Palcon Indonesia sebagai kontraktor diduga tanpa melalui proses lelang, atau tidak sesuai dengan peraturan BUMD yang berlaku saat itu.

Baca Juga: Tambang Batu Bara Ilegal di Lahat Sumsel Ditertibkan, Modus Operasinya Begini

Para terdakwa dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumsel.