SuaraSumsel.id - Gejolak ilegal driling yang dilakukan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) masih terus terjadi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba berkeinginan agar permasalahan ini memenukan solusi.
Polda Sumatera Selatan, Pj Bupati Muba H Apriyadi bersama Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya, Kapolda Sumsel dan pihak SKK Migas, beserta Kepala Daerah di Sumsel membahas illegal driling dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang pedoman pengelolaan dan pemproduksian minyak bumi sumur tradisional masyarakat di provinsi Sumatera Selatan.
Aktivitas illegal drilling atau pengeboran liar sumur minyak bumi yang dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin ini kerap menimbulkan korban jiwa, sehingga menjadi perhatian serius Pj Bupati Muba H Apriyadi sebagai pimpinan wilayah tersebut.
Pj Bupati Muba H Apriyadi mengatakan Pemkab Muba sangat mendorong pihak terkait merevisi Permen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
"Dan mencarikan solusi terbaik terkait ilegal driling di Kabupaten MusiBanyuasin dan terbaik juga untuk kesejahteraan masyarakat Musi Banyuasin," ujarnya.
"Kami berharap dengan adanya kegiatan FGD pada hari ini bisa menghasilkan regulasi yang dapat menyelesaikan permasalahan sumur di masyarakat termasuk penanggulangan dampak lingkungan, sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik dan tetunya semuanya bisa tuntas ,"jelas Apriyadi.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam Rapat FGD Penanganan Sumur Minyak Illegal di gedung Polda Sumsel berharap gejolak illegal drilling menemukan solusi.
"Permasalahan ini harus ada solusi terbaik untuk masyarakat. Penyelesaiannya juga harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari regulasi hingga penanganan di lapangan, dan solusinya juga harus bersifat komprehensif dalam penyelesaian kasus sumur minyak ilegal di wilayah Sumsel ini khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin agar tidak berdampak pada mata pencarian masyarakat setempat," ungkapnya.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji diwakili Yongki Haidir dalam sambutannya menyampaikan bahwa solusi hukum terhadap penanganan kegiatan sumur masyarakat harus sesuai permen ESDM RI.
Baca Juga: Cuaca Sumsel Awal Pekan Ini, Berawan Dengan Potensi Hujan Ringan
Kepala SKK Migas Perwakilan Sumbagsel Anggono Mahendrawan dalam laporannya, menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai tindak lanjut mengenai permen dari hulu migas, sesuai dengan arahan Presiden RI untuk Sumur Masyarakat pada 12 April 2022 diantaranya agar dikaji dan dicarikan solusi penyelesaian permasalahan Sumur Masyarakat, sehingga Rakyat mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi, daerah mendapatkan perputaran uang, dan lingkungan aman.
"Memberikan legalitas apabila diperlukan, dan tunjuk pihak yang bersedia mendampingi," kata Amggono
"Standar-standar tertentu yang harus diikuti sehingga Pemerintah dapat mengedukasi Rakyat dalam mengelola sumur. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan rakyat dan lingkungan," sambung Anggono
Presiden RI setuju bahwa kegiatan yang masuk ke Wilayah Kerja diserahkan ke Kontraktor (KKKS) dan untuk yang di luar Wilayah Kerja diberikan ke Badan Usaha Milik Daerah. Hal terpenting adalah jangan sampai terjadi hal yang membahayakan Rakyat dan lingkungan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, agar melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk menindaklanjuti hal-hal yang dibahas dalam Rapat Internal tanggal 12 April 2022.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rakor dengan KLHK RI pada 17 Mei 2022. Dari hasil rakor tersebut, ia merekomendasikan ada 5 hal yang harus dilakukan diantaranya Diperlukan Peraturan/Regulasi baru ESDM RI untuk mengatur Pengelolaan Sumur Masyarakat dan Peraturan/Regulasi yang akan dibuat oleh KLHK RI terutama untuk Kegiatan Sumur Masyarakat yang terjadi di Hutan Lindung/Tahura/Hutan Produktif (Wilayah Kerja Non Aktif KKKS).
Berita Terkait
-
Dua Terdakwa Korupsi Dinas Perkebunan OKI Divonis Bebas, Kejari Ajukan Kasasi
-
Cuaca Sumsel Awal Pekan Ini, Berawan Dengan Potensi Hujan Ringan
-
Sumsel Sepekan: Ibu di Sumsel Beri Nama Anak Perdy Sambo Dan 4 Berita Menarik Lainnya
-
Geger! ASN Lubuklinggau Sumsel Ditemukan Tewas di Rumah Kontrakan
-
Gubernur Herman Deru Datangi Rumah Orang Tua Santri Gontor Korban Dugaan Penganiayaan
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Dua Tahanan Polrestabes Palembang Dianiaya, Satu Patah Tulang dan Lainnya Alami Gangguan Penglihatan
-
Pelari Tewas Ditabrak BYD di Palembang, Sopir Diamankan, Polisi Cari Rekaman CCTV
-
Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi
-
UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja
-
Suami Diduga Eksploitasi Istri karena Judi Online, 4 Kasus Perdagangan Orang Terungkap