Gubernur Bangka Belitung Tak Hadir, Nelayan Tinggalkan Kapal Isap Timah

SuaraSumsel.id - Hingga Rabu (14/07/2021) pagi, Gubernur Bangka-Belitung Erzaldi Rosman Djohan belum juga hadir di Kapal Isap Produksi (KIP) Citra Bangka Lestari (CBL) yang dikuasai ratusan nelayan sejak Senin (12/07/2021) siang.

Kapal isap timah di Perairan Bedukang, Desa Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka. ditinggalkan masyarakat nelayan karena dibubarkan aparat keamanan.

“Ya, massa dibubarkan atau diminta meninggalkan kapal oleh aparat keamanan (polisi) sejak sore kemarin. Tapi baru pagi ini beransur meninggalkan kapal. Tidak ada kekerasan,” kata Sukardi, warga dari Dusun Tuing, yang ikut aksi tersebut, Rabu (14/07/2021).

Meskipun aksi ini tidak mencapai target, namun masyarakat nelayan akan terus berjuang.

"Sebab ini menyangkut hak hidup orang banyak. Ribuan keluarga di Matras, Bedukang, Tuing hingga Pesaren kehilangan pencarian. Bukan hanya saat ini, juga untuk beberapa generasi ke depan, karena laut kami akan rusak akibat aktivitas KIP,” ujar Sukardi.

Dia pun berharap pemegang kebijakan di Bangka Belitung maupun di pusat guna menghentikan aktifitas KIP.

"Cobalah belajar dari cobaan Tuhan berupa hadirnya pandemi Corona di Indonesia yang tak kunjung berakhir. Pasti ada yang harus diperbaiki dalam mengurus rakyat yang terus menderita ini,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan masyarakat nelayan dari Matras hingga Pesaren, di Kecamatan Riau Silip dan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, menguasai Kapal Isap Produksi (KIP) Citra Bangka Lestari (CBL) di Perairan Bedukang, sejak Senin (12/07/2021) siang sekitar pukul 13.30 WIB.

Mereka menuntut pemerintah untuk segera mencabut SPK seluruh Kapal Isap Produksi  yang beroperasi di Perairan Matras, Bedukang dan Tuing.

Baca Juga: Lagi Musim, Ini Menariknya Membeli Durian di Bangka

“Revisi Perda RZWP-3-K Bangka Belitung, dan hapus zona tambang dari perairan Matras sampai Pesaren. Serta, menuntut Menteri ESDM agar cabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di perairan Matras sampai Pesaren,” kata Heri Susanto, Ketua Forum Nelayan Tuing.

Guna memastikan tuntutan tersebut terwujud, mereka meminta Gubernur Bangka Belitung, Bupati Kabupaten Bangka, dan Kapolda Bangka Belitung, hadir ke KIP CBL untuk membuat pernyataan yang memenuhi tuntutan tersebut.

Sementara menanggapi aksi ratusan nelayan ini, Kabid Komunikasi Perusahaan PT Timah Tbk Anggi Siahaan mengatakan pihaknya menyayangkan pergerakan kelompok masyarakat yang menduduki kapal mitra yang bekerja di dalam WIUP PT Timah Tbk.

Mengingat, operasi produksi sudah dilaksanakan mengikuti aturan. “Sebagai informasi kita sudah berkoordinasi terkait kejadian kepada Inspektur Tambang,” katanya.

Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Penjelasannya tidak hanya menyampaikan PT Timah sebagai pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) akan melaksanakan operasi produksi, namun ag gar pemanfaatannya dapat lebih maksimal, serta mengedepankan sinergitas,” katanya.