SuaraSumsel.id - Banyak pengusaha restoran atau rumah makan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) menunggak pajak.
Para pengusaha restoran di OKU menunggak pajak karena terdampak pandemi COVID-19. Hal ini diungkapkan Kabid Penetapan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Syaiful Anwar.
"Sejauh ini pengusaha restoran masih banyak yang menunggak membayar pajak. Namun berapa banyak yang menunggak saya tidak hapal," kata Saiful di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Jumat (2/7/2021) dilansir dari ANTARA.
Dia menjelaskan, tunggakan pajak restoran ini terjadi sejak wabah pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah, termasuk Kabupaten OKU. Pengusaha restoran mengaku tidak mampu membayar pajak karena usaha yang mereka jalani sepi pembeli.
Baca Juga: Kakak Beradik Aniaya Pemuda hingga Tewas di Warung Bakso di OKU Selatan
Terkait banyaknya tunggakan pajak ini pihaknya telah memanggil pemilik usaha restoran yang menunggak pajak agar segera memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu.
"Kami tetap berupaya mengimbau dan memanggil wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak agar tidak mendapat sangsi," kata dia.
Sementara itu, berdasarkan data dari Bapenda Kabupaten OKU target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah setempat pada 2020 hanya terealisasi 78,8 persen atau mencapai senilai Rp44,3 miliar dari target Rp58,4 miliar dampak pandemi COVID-19.
"Alhamdulilah meskipun sedang pademi, namun PAD tahun lalu bisa terealisasi 75,8 persen," ujarnya.
Adapun rincian PAD tersebut meliputi retribusi yang ditargetkan senilai Rp2,7 miliar, namun terealisasi Rp2,2 miliar atau 80,8 persen.
Baca Juga: Pemkab OKU Perbolehkan Salat Id Idul Adha Digelar Berjemaah di Masjid
Sedangkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target Rp3,4 miliar hanya terealisasi Rp3,3 miliar atau 98,75 persen.
Selanjutnya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan senilai Rp87,4 miliar terealiasi Rp66 miliar atau 75,3 persen.
Total pemasukan PAD OKU paling besar berasal dari pajak penerangan jalan pada 2020 mencapai Rp22,9 miliar.
Kemudian galian C senilai Rp12,1 miliar, dan BPHTN atau pajak jual beli tanah senilai Rp3,4 miliar, pajak restoran Rp2,8 miliar serta pajak hotel Rp363,8 miliar. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Rekening Pengepul Susu Diblokir Karena Tunggak Pajak, Anak Buah Sri Mulyani Klarifikasi Ini
-
Kondisi Terkini Korban Kecelakaan Bus Study Tour SDN 1 Harisan Jaya di Sumsel
-
Profil Tali Kasih, Anak Mantan Kades Ultah 17 Tahun Dikado GR Supra hingga Undang Ghea Youbi
-
Usaha Kaki Lima Menjadi Usaha Kuliner Sukses, Begini Pengalaman Pengusaha di Malang
-
Musim Kering di OKU Sumsel, MUI Serukan Warga Muslim Salat Minta Hujan
Tag
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Dukung Pemberdayaan Disabilitas dan Gaya Hidup Sehat, BRI Hadir di OPPO Run 2024
-
Bank Sumsel Babel Raih Gold Rating dalam Asia Sustainability Reporting Rating 2024
-
Gunung Dempo Erupsi Lagi! Semburkan Abu Vulkanik hingga 200 Meter
-
Ngeri! Anak di Bawah Umur Jadi Korban Perdagangan Manusia di Palembang
-
Viral Video Pengemasan Sembako di Kantor Parpol Sumsel, Ini Kata Bawaslu