55 Tahun Diresmikan, Jembatan Ampera Dahulu Bernama Jembatan Soekarno

SuaraSumsel.id - Jika anda datang ke kota Palembang, pasti salah satu tujuan utamannya ialah Jembatan Ampera. Jembatan yang menjadi penghubung antara kota Palembang di seberang hulu dan seberang hilir ini sudah menjadi icon ibu kota Sumatera Selatan.

Banyak kisah jembatan ini, mulai dari keinginan Presiden Soekarno memberikan bakti pembangunan kepada masyarakat Palembang sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia baru merdeka. 

Pergolakan politik akhirnya membuat Presiden Soekarno tidak meresmikannya langsung, tepat sehari sebelum Gerakan Satu Oktober (Gestok).

Berikut  fakta Jembatan Ampera di kota pempek ini

Jembatan Tercanggih di Asia Tenggara

Jembatan ini memiliki panjang 1.117 meter dan lebar lebih dari 20 meter menjadikannya jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Selain menjadi jembatan terpanjang, jembatan ini merupakan infratuktur megah di jamannya.

Badan jembatan dapat diangkat guna mengatur ketinggiannya menyesuaikan lalu lintas kapal di Sungai Musi. Arus lalu lintas di Sungai Musi sejak dahulu terkenal padat, terutama mengangkut hasil bumi dan tambang dengan menggunakan kapal-kapal berukuran tinggi dan besar.

Jembatan ini menjadi jembatan tercanggih secara teknologi pembangunan dengan sistem persinyalan yang diatur dari sebuah pos berjarak cukup jauh.

Diresmikan oleh Letnan Jendral Ahmad Yani

Baca Juga: Polda: Tak Ada Nobar Film G30S/PKI di Sumsel

Tragedi Gerakan September 30 1965 (Gestapu) juga menyisahkan cerita bagi masyarakat Palembang.

Siang hari, tepatnya di 30 September 1965 sekiranya pukul 10.00 wib, Panglima TNI AD Ahmad Yani sempat meresmikan Jembatan Ampera bersama dengan Gubernur Brigjen. TNI H. Abu Yasid Bustomi yang mewakili Presiden Soekarno yang berhalangan hadir.

Meski pada malam harinya, jendral ini pun menjadi salah satu korban Gestapu.

Dana Rampasan Penjajah Jepang

Setelah kalah pada Perang Dunia ke II, sekutu mengharuskan Jepang menandatangani perjanjian San Fransisco. Perjanjian ini mengharuskan Jepang bertanggung jawab moral dan material kepada negara jajahan, termasuk Indonesia.

Karena dari itu, terjadi perundingan alot antara Jepang dan Indonesia menghitung besaran kerugian perang oleh Jepang.