- Sebanyak 22 karya budaya dari berbagai daerah di Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2026.
- Pemerintah daerah harus melalui proses kajian mendalam serta dokumentasi standar sebelum karya budaya berhasil direkomendasikan tingkat nasional.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel mendorong integrasi budaya ke sekolah serta kegiatan publik demi pelestarian generasi muda.
Penetapan sebuah karya budaya sebagai WBTb nasional tidak dilakukan hanya dengan mengajukan nama tradisi. Pemerintah daerah harus melengkapi pencatatan, dokumentasi, dan kajian yang dapat menjelaskan nilai penting karya budaya tersebut.
Agung mengatakan, proses pengusulan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari akademisi hingga masyarakat yang menjadi pelaku dan pemilik tradisi.
"Memang perlu kajian yang begitu mendalam terhadap karya budaya tersebut. Dan kajian tersebut juga kita harus melibatkan berbagai stakeholder, baik akademisi, kemudian juga masyarakat yang memang mempunyai karya budaya tersebut," jelasnya.
Salah satu kendala yang kerap dihadapi daerah adalah kelengkapan dokumentasi. Foto dan video yang diajukan harus memenuhi standar tertentu agar dapat menggambarkan karya budaya secara utuh.
Baca Juga:Sumsel United Kebobolan 15 Gol, M Nasuha Bongkar Masalah Lini Pertahanan
Video, misalnya, harus memiliki resolusi yang sesuai, menggunakan posisi landscape, serta dilengkapi narasi yang menjelaskan tradisi atau karya budaya yang didokumentasikan.
"Kita kadang kendalanya ada di dokumentasi, baik itu foto, video, karena video juga harus sesuai standar. Misalnya resolusinya, kemudian posisi harus landscape. Dan di video tersebut harus disertai narasi sehingga betul-betul dokumentasi tersebut bisa menjelaskan karya budaya secara menyeluruh," tambah Agung.
Selain kelengkapan administrasi dan dokumentasi, status suatu tradisi dalam kehidupan masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam proses penilaian.
Agung mencontohkan Simbur Cahaya yang turut diajukan tahun ini, tetapi tidak perlu lagi ditetapkan sebagai WBTb karena telah menjadi memori kolektif masyarakat.
"Kadang yang diajukan tersebut sudah menjadi memori kolektif. Misalnya Simbur Cahaya itu diajukan juga tahun ini, tapi karena itu sudah menjadi memori kolektif jadi tidak perlu lagi dilakukan WBTb," terangnya.
Baca Juga:Gibran Mundur, Akademisi UIN Raden Fatah Bongkar Efeknya bagi Politik Sumsel
Setelah Diakui Nasional, Tradisi Harus Tetap Hidup
Pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia bukanlah akhir dari upaya pelestarian. Tantangan berikutnya justru memastikan tradisi tersebut tetap dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda.
Disbudpar Sumsel mendorong agar karya budaya yang telah ditetapkan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai kegiatan pendidikan, termasuk melalui muatan lokal di sekolah.
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengembangkan kegiatan kompetisi dan ruang ekspresi budaya agar masyarakat, terutama anak muda, memiliki kesempatan untuk mengenal sekaligus mempraktikkan tradisi daerahnya.
"Bahwasannya karya budaya tersebut harus diintegrasikan misalnya ke muatan lokal, jadi memang betul-betul nanti bisa lestari ke generasi muda. Dan juga upaya-upaya lain misalnya dilakukan berbagai kompetisi," tutur Agung.
Menurutnya, pelestarian budaya juga membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kebiasaan generasi sekarang. Tradisi tidak harus diperkenalkan melalui kegiatan formal, tetapi dapat dibawa ke ruang publik yang akrab dengan anak muda.
