Ketika Matahari Menembus Rawa, Asa Kemandirian Energi dari Pesisir Sumatera Selatan

SuaraSumsel.id - Bagi Sumarni, listrik bukan sekadar kebutuhan untuk menyalakan lampu ketika malam tiba. Ada pengeluaran yang harus disiapkan setiap kali keluarga membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketika jaringan listrik belum menjangkau permukiman secara memadai, genset menjadi salah satu pilihan.

Namun, pilihan itu tidak datang tanpa biaya. “Biaya kebutuhan listrik mahal, buat genset ada ratusan ribu lebih satu juta-an,” ucap Sumarni.

Pengalaman tersebut menggambarkan persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat di kawasan pesisir Sumatera Selatan. Di wilayah yang dikelilingi rawa, sungai, dan perairan, mendapatkan listrik tidak selalu semudah menyambungkan kabel ke jaringan terdekat.

Ada jarak yang harus ditempuh, kondisi alam yang perlu dihadapi, serta biaya tambahan yang harus ditanggung keluarga agar kebutuhan energi tetap terpenuhi.

Baca Juga:Hari Listrik Nasional ke-81, Pertamina Kilang Plaju Dukung Kemandirian Energi lewat PLTMh

Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari jaringan kelistrikan, genset menjadi salah satu cara untuk memperoleh penerangan. Akan tetapi, kebutuhan bahan bakar dan biaya operasionalnya dapat menjadi beban rumah tangga. Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain harus disisihkan agar listrik tetap tersedia.

Kondisi inilah yang membuat rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di sejumlah desa pesisir Sumatera Selatan memiliki arti lebih dari sekadar penambahan infrastruktur.

Program tersebut membawa harapan agar masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses energi memiliki kesempatan memperoleh listrik melalui sumber energi yang tersedia di sekitar mereka.

Tantangan menghadirkan listrik di kawasan pesisir Sumatera Selatan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membangun pembangkit. Karakter geografis wilayah turut menentukan bagaimana infrastruktur harus disiapkan.

Di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Desa Simpang Tiga Makmur dan Simpang Tiga Jaya, misalnya, berjarak sekitar 75 kilometer dari jaringan listrik terdekat. Desa Kuala Dua Belas berjarak sekitar 60 kilometer, sedangkan Simpang Tiga Abadi sekitar 50 kilometer.

Baca Juga:Bukan Sekadar Touring, Mereka Menyusuri Desa Sumsel untuk Menjaga Energi Bersih Tetap Menyala

Jarak tersebut memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi ketika jaringan listrik konvensional hendak diperluas menuju permukiman terpencil. Sebagian wilayah berada di kawasan perairan dan hanya dapat dijangkau melalui transportasi air. Kondisi tanah rawa dan lahan basah juga membutuhkan pertimbangan khusus dalam pembangunan infrastruktur.

Bukan hanya material konstruksi yang harus diangkut menuju lokasi, tetapi juga perangkat pembangkit, peralatan pendukung, dan jaringan distribusi. Setelah pembangunan selesai, sistem tersebut tetap membutuhkan pemeliharaan agar pasokan listrik dapat berlangsung secara andal.

Persoalan geografis ini menjadi salah satu alasan perlunya pendekatan elektrifikasi yang menyesuaikan karakter wilayah.

Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan hingga Maret 2026 mencatat rasio desa berlistrik PLN mencapai 99,29 persen. Dari total 3.258 desa dan kelurahan, sebanyak 3.235 telah berlistrik PLN, sementara 23 lainnya belum terjangkau layanan listrik PLN.

Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pemerataan elektrifikasi di Sumatera Selatan. Namun, masih adanya desa yang belum berlistrik menunjukkan bahwa pekerjaan menghadirkan energi belum sepenuhnya selesai. Wilayah dengan kondisi geografis sulit menjadi bagian dari tantangan yang perlu ditangani melalui perencanaan berbeda.

Di tengah tantangan tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) menyiapkan rencana pembangunan PLTS Komunal untuk memperluas akses listrik di wilayah terpencil.

Pada September 2026, PLN UID S2JB bersama pemerintah daerah dan PLN Enjiniring melakukan survei terhadap 12 desa. Sebanyak 11 desa berada di Kabupaten OKI dan satu desa lainnya di Kabupaten Banyuasin.

Survei dilakukan untuk memetakan kondisi kelistrikan, kebutuhan energi masyarakat, kesiapan lahan, akses transportasi, hingga titik yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan pembangkit.

Dari pemetaan tersebut, terdapat 14 titik rencana PLTS Komunal dengan potensi menjangkau sekitar 7.737 kepala keluarga.

General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar menjelaskan bahwa karakter wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pendekatan penyediaan listrik. Kawasan pesisir dan permukiman terpencil membutuhkan perencanaan yang memperhitungkan kondisi lapangan, termasuk akses transportasi dan kesiapan lokasi.

Menurut keterangan PLN, pendekatan PLTS Komunal dipilih sebagai salah satu alternatif untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.

Humas PLN UID S2JB juga menyebut rencana tersebut sebagai PLTS Komunal pertama di Sumatera Selatan. Klaim kebaruan ini menjadi menarik karena teknologi yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk elektrifikasi wilayah terpencil di Indonesia timur direncanakan diterapkan pada karakter geografis berbeda di Sumatera Selatan.

Namun, program ini masih berada pada tahap survei dan perencanaan. Karena itu, angka 14 titik dan potensi 7.737 kepala keluarga merupakan target jangkauan berdasarkan pemetaan awal, bukan jumlah masyarakat yang sudah menerima pasokan listrik dari PLTS.

Dari kepulauan Indonesia timur menuju tanah rawa Sumatera

Pemanfaatan energi matahari untuk elektrifikasi wilayah terpencil bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah daerah kepulauan telah memanfaatkan PLTS Komunal untuk menjawab keterbatasan jaringan listrik.

Salah satu contohnya adalah PLTS Komunal di Desa Seraya Maranu, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pembangkit berkapasitas 190 kilowatt peak (kWp) tersebut dilaporkan melayani sekitar 162 kepala keluarga.

Dalam publikasi Kementerian ESDM pada 2019, warga setempat menyampaikan manfaat penghematan pengeluaran setelah memperoleh akses listrik dari pembangkit tenaga surya tersebut.

Pengalaman di Indonesia timur memperlihatkan bahwa energi surya dapat menjadi alternatif untuk menghadirkan listrik di wilayah yang menghadapi kendala geografis. Kini, pendekatan serupa direncanakan menjangkau desa-desa pesisir Sumatera Selatan.

Meski sama-sama menghadapi persoalan keterjangkauan jaringan, karakter wilayahnya berbeda. Di sejumlah kawasan Indonesia timur, tantangan berkaitan dengan jarak antarpulau dan akses transportasi laut. Sementara di pesisir Sumatera Selatan, pembangunan harus memperhitungkan kawasan rawa, sungai, lahan basah, dan permukiman yang tersebar di sepanjang perairan.

PLTS Komunal menawarkan kemungkinan menghasilkan energi lebih dekat dengan lokasi pengguna. Panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik, sementara sistem penyimpanan dapat digunakan untuk menjaga ketersediaan energi sesuai kapasitas dan rancangan pembangkit.

Tantangan membangun pembangkit di kawasan rawa

Membangun fasilitas kelistrikan di kawasan rawa bukan pekerjaan yang sederhana. Tanah dengan daya dukung terbatas, perubahan muka air, potensi genangan, serta kelembapan tinggi membutuhkan perencanaan konstruksi dan perlindungan peralatan yang sesuai.

Panel surya, perangkat penyimpanan energi, dan instalasi kelistrikan harus ditempatkan pada lokasi yang aman. Sistem fondasi dan ketinggian instalasi perlu disesuaikan dengan karakter lahan. Sementara itu, pengangkutan material melalui jalur air membutuhkan perencanaan logistik tersendiri.

Karena itulah, keterlibatan PLN Enjiniring dalam survei menjadi bagian penting dari tahapan perencanaan. Kajian teknis diperlukan untuk memastikan lokasi pembangunan sesuai, teknologi yang digunakan tepat, serta sistem kelistrikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagi PLN, tantangannya bukan hanya menghadirkan pembangkit, melainkan memastikan infrastruktur tersebut dapat berfungsi dalam jangka panjang.

Rencana ini juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam kesiapan lahan dan koordinasi dengan pemerintah desa. Tanpa kepastian lokasi dan dukungan masyarakat setempat, pembangunan berpotensi menghadapi hambatan sebelum memasuki tahap konstruksi.

Bagi masyarakat pesisir, ketersediaan listrik dapat membuka kesempatan yang lebih luas. Energi tidak hanya dibutuhkan untuk penerangan rumah, tetapi juga mendukung pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi.

Anak-anak dapat memperoleh lingkungan belajar yang lebih memadai ketika malam tiba. Pelaku usaha kecil berpeluang menggunakan peralatan produksi dengan lebih leluasa. Sementara masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan membutuhkan energi untuk mendukung pengolahan dan penyimpanan hasil tangkapan.

Biaya operasional genset yang disampaikan Sumarni memperlihatkan bahwa keterbatasan akses energi juga memiliki konsekuensi ekonomi. Ketika sebagian pendapatan keluarga harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, ruang untuk membiayai kebutuhan lain menjadi lebih terbatas.

Pemerintah Kabupaten OKI dalam pemberitaan pada Oktober 2026 juga menyampaikan bahwa pengeluaran operasional genset di sejumlah wilayah pesisir dapat mencapai Rp1 juta hingga Rp3,3 juta per bulan.

Angka tersebut menjadi gambaran besarnya beban yang dapat ditanggung masyarakat di wilayah dengan keterbatasan pasokan listrik. Meski demikian, besaran pengeluaran setiap keluarga tentu berbeda, bergantung pada penggunaan genset dan kebutuhan energi masing-masing.

Jika PLTS Komunal dapat dibangun dan beroperasi sesuai kebutuhan, masyarakat berpeluang memperoleh alternatif pasokan listrik yang lebih terjangkau. Penghematan biaya energi juga berpotensi membuka ruang bagi keluarga untuk mengalokasikan pendapatan bagi kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun pengembangan usaha.

Manfaat tersebut tentu baru dapat diukur setelah pembangkit beroperasi dan masyarakat benar-benar menerima layanan listrik.

Memastikan harapan tidak berhenti di atas kertas

Rencana 14 titik PLTS Komunal di 12 desa menjadi langkah awal untuk memperluas akses energi bagi masyarakat pesisir Sumatera Selatan. Namun, perjalanan menuju pemerataan listrik masih membutuhkan sejumlah tahapan.

Hasil survei harus ditindaklanjuti dengan penetapan lokasi, penyelesaian kesiapan lahan dan perizinan, penentuan kapasitas pembangkit, hingga penyusunan sistem distribusi. Skema pengelolaan dan pemeliharaan juga perlu dipastikan agar fasilitas dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Kepastian mengenai kapasitas masing-masing pembangkit, sistem baterai, jam layanan listrik, nilai investasi, serta jadwal pembangunan menjadi informasi yang masih dinantikan.

Selain itu, pengelolaan lingkungan perlu menjadi bagian dari perencanaan. Pemanfaatan energi matahari menawarkan peluang mengurangi ketergantungan pada genset berbahan bakar minyak, tetapi perangkat pembangkit dan baterai tetap membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab sepanjang masa pakainya.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah panel surya yang terpasang atau banyaknya desa yang masuk dalam daftar penerima manfaat. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa andal listrik dapat digunakan, seberapa terjangkau biaya yang harus ditanggung masyarakat, dan seberapa besar perubahan yang dirasakan setelah fasilitas beroperasi.

Bagi Sumarni, persoalan listrik selama ini hadir dalam bentuk pengeluaran yang harus disiapkan setiap kali genset digunakan. Bagi keluarga lain di desa-desa pesisir, tantangannya mungkin berbeda, tetapi kebutuhan akan energi tetap sama.

Dari kawasan rawa dan perairan Sumatera Selatan, rencana PLTS Komunal membawa harapan agar jarak geografis tidak lagi menjadi batas untuk memperoleh listrik.

Matahari setiap hari menyinari desa-desa pesisir. Melalui pemanfaatan energi surya, cahaya itu diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari alam yang mereka lihat, tetapi juga dapat diolah menjadi sumber daya untuk kehidupan.

Sebab, energi mandiri bukan semata tentang menghasilkan listrik dari sumber daya sendiri. Lebih dari itu, tentang memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati energi, mengembangkan kehidupan, dan mengambil bagian dalam masa depan yang lebih berdaya.