- Sumatera Selatan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,06 persen dan tahunan sebesar 2,60 persen pada Agustus 2026.
- Kenaikan harga dipicu oleh daging ayam ras, emas perhiasan, beras, dan gangguan cuaca panas.
- TPID Sumsel melaksanakan lebih dari 385 operasi pasar dan memperkuat kerja sama antarwilayah untuk mengendalikan inflasi.
Menghadapi berbagai potensi tekanan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi. Strategi pengendalian inflasi dijalankan melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir Agustus 2026, telah dilaksanakan lebih dari 385 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Selain itu, pemerintah dan TPID juga melakukan puluhan inspeksi mendadak atau sidak pasar untuk memastikan ketersediaan stok serta kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga Agustus 2026, Bank Indonesia Sumatera Selatan telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk berbagai komoditas pangan utama dengan total volume sekitar 47,92 ton.
Baca Juga:Karhutla Masuk Area Konsesi, Lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Sumsel Diminta Klarifikasi
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi pangan dan menjaga pasokan di tengah masyarakat.
Bank Indonesia Sumatera Selatan juga mencatat pembelian bawang merah secara business to business dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton, serta cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton untuk membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumsel.
Perkuat Kerja Sama Antarwilayah
Pengendalian inflasi juga tidak hanya dilakukan melalui operasi pasar. Hingga Agustus 2026, pemerintah daerah di Sumatera Selatan terus memperkuat kerja sama antarwilayah, termasuk dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Tercatat terdapat tambahan 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpemerintah daerah dalam skema government to government.
Baca Juga:Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan
Sementara kerja sama business to business juga diperkuat melalui empat perjanjian kerja sama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia ketika terjadi gangguan produksi di satu wilayah.
Ketahanan Pangan Jadi Kunci
Di tengah ancaman perubahan iklim dan dinamika harga pangan, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus penting Sumatera Selatan. Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP kini telah ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP.
Program tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk pesantren dan koperasi, dalam membangun ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Penguatan dilakukan melalui business matching dengan offtaker serta finance matching dengan perbankan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui akses pembiayaan.
Bank Indonesia Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
