- KPK menelusuri dugaan pengondisian hasil audit BPK di Muara Enim, PALI, dan Empat Lawang.
- Bupati PALI Asgianto diperiksa KPK pada Agustus 2026 terkait dugaan permintaan opini WTP.
- KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap pengondisian audit BPK Muara Enim.
SuaraSumsel.id - Dugaan permainan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sumatera Selatan memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri jejak pemeriksaan di tiga daerah setelah muncul komunikasi yang berkaitan dengan Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Empat Lawang.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pembahasan mengenai pemeriksaan di tiga wilayah itu ditemukan dalam komunikasi tersangka auditor BPK Titin Rita Lestari dan pihak swasta Augusz Dewanggara alias Angga. “Ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, PALI, dan yang ketiga ada Empat Lawang,” kata Taufik di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Yang kini menjadi perhatian penyidik bukan sekadar wilayah pemeriksaan, tetapi kemungkinan adanya pola yang sama dengan perkara Muara Enim, termasuk dugaan upaya memengaruhi hasil pemeriksaan BPK.
KPK masih mendalami apakah pola tersebut juga terjadi di PALI dan Empat Lawang. Taufik menegaskan fokus utama penyidikan tetap pada perkara yang terjadi di Muara Enim, sedangkan informasi mengenai dua daerah lainnya digunakan untuk memperkuat pembuktian.
Baca Juga:Bupati PALI Asgianto Diperiksa KPK, Terungkap Daerahnya Gagal Raih WTP Selama 13 Tahun
Jejak perubahan opini WDP menjadi WTP
Salah satu bagian penting dalam pengembangan kasus ini berkaitan dengan opini laporan keuangan pemerintah daerah.
Di PALI, KPK sebelumnya menduga Bupati Asgianto meminta bantuan kepada Augusz Dewanggara alias Angga dan Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi agar Kabupaten PALI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan bantuan tersebut diduga berkaitan dengan upaya PALI memperoleh opini WTP dari BPK. “Bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP,” ujar Budi.
Persoalannya, berdasarkan data BPK Perwakilan Sumatera Selatan, PALI memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2023-2025. KPK juga menyebut PALI telah lama belum memperoleh opini WTP.
Baca Juga:Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
Kondisi tersebut membuat dugaan komunikasi untuk memperoleh opini WTP menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik.
Asgianto sendiri telah diperiksa KPK sebagai saksi pada 18 Agustus 2026 dalam pengembangan perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK di Muara Enim. Penyidik mendalami dugaan komunikasi maupun permintaan bantuan Asgianto kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan BPK.
Kasus yang kini berkembang ke sejumlah daerah tersebut bermula dari perkara dugaan suap pengondisian hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
KPK sebelumnya mengungkap dugaan pemberian fee sekitar Rp1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya mengurus temuan audit setelah pemeriksa menemukan nilai yang melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan lima tersangka, yakni Edison, Cory Erin Hardi, Fika Nur Alawi, Augusz Dewanggara alias Angga, dan auditor BPK Titin Rita Lestari.
KPK menduga Angga kemudian berkoordinasi dengan Titin yang saat itu berkaitan dengan pemeriksaan BPK. Hasil pemeriksaan tersebut diduga kemudian mengalami perubahan.
