- Total rencana anggaran fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mencapai sekitar Rp2,7 miliar terdata dalam SIRUP LKPP.
- Paket terbesar adalah konstruksi aula rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel senilai Rp1,879 miliar, dijadwalkan Februari 2026.
- Rencana ini mencakup pengadaan meja biliar Rp486,9 juta dan layanan Calmic Hygiene Wakil Ketua III Rp354 juta.
Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie sebelumnya menjelaskan bahwa pengadaan meja biliar tersebut masih sebatas rencana.
Ia juga menyebut fasilitas itu dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan bagi atlet biliar di Sumatera Selatan.
Selain itu, fasilitas tersebut juga disebut sebagai sarana penunjang aktivitas pimpinan setelah menjalankan tugas kedinasan.
Jika sejumlah paket yang tercatat dalam SIRUP tersebut dijumlahkan, nilai anggaran yang berkaitan dengan rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel mencapai angka yang cukup besar.
Baca Juga:Meja Biliar Ratusan Juta di Rumdin DPRD Sumsel Jadi Sorotan, Ketua DPRD Buka Suara
Rinciannya meliputi, renovasi aula rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel Rp1,879 miliar, pengadaan layanan Calmic hygiene rumah dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel Rp354 juta dan pengadaan dua meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel Rp486,9 juta.
Jika dijumlahkan, totalnya mencapai sekitar Rp2,7 miliar.
Perlu dicatat bahwa data tersebut merupakan rencana pengadaan yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah. Paket tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum tentu seluruhnya terealisasi.
Namun demikian, munculnya sejumlah paket dengan nilai anggaran besar untuk fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel tersebut berpotensi kembali memicu perhatian publik.
Apalagi sebelumnya polemik meja biliar saja sudah menjadi perbincangan luas di media sosial maupun berbagai media nasional.
Baca Juga:Siapa Dua Pimpinan DPRD Sumsel yang Rumdinnya Direncanakan Punya Meja Biliar Ratusan Juta?
Data yang tercantum dalam SIRUP LKPP pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sistem ini dibuat untuk meningkatkan transparansi perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengetahui berbagai rencana pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk nilai anggaran, metode pengadaan, hingga jadwal kegiatan.
Karena itu, setiap paket pengadaan yang tercantum di dalamnya menjadi bagian dari proses transparansi pengelolaan anggaran negara maupun daerah.
Polemik mengenai berbagai fasilitas rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel ini pun kemungkinan masih akan terus berkembang, terutama jika publik terus menyoroti besarnya nilai anggaran yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah tersebut.
