- Konglomerat Haji Halim Ali akan disidang di Tipikor Palembang terkait dugaan pemalsuan dokumen tanah proyek Tol Betung–Jambi.
- Kasus berpusat pada klaim lahan 34 hektare di Musi Banyuasin dengan dokumen diduga palsu untuk ganti rugi.
- Kontroversi muncul sebab tim pembela menilai kerugian negara belum terjadi karena ganti rugi belum dicairkan.
SuaraSumsel.id - Proses hukum terhadap konglomerat Haji Halim Ali memasuki babak baru. Pengusaha senior yang dikenal luas di Palembang itu akan segera menjalani persidangan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah untuk proyek Tol Betung–Tempino–Jambi.
Pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum telah rampung, menandakan sidang di Pengadilan Tipikor Palembang tinggal menunggu penetapan jadwal. Namun di tengah penguatan langkah hukum tersebut, muncul pertanyaan besar dari publik dan kalangan hukum: benarkah negara telah dirugikan?
Kasus ini bermula dari klaim kepemilikan tanah seluas kurang lebih 34 hektare di wilayah Musi Banyuasin yang disebut sebagai bagian dari trase proyek jalan tol. Dokumen administrasi yang diajukan untuk menguatkan klaim itu diduga palsu, sehingga atas temuan tersebut penyidik menetapkan Haji Halim sebagai tersangka.
Dalam dakwaan jaksa, perusahaan milik Haji Halim disebut mengajukan permohonan ganti rugi lahan seolah-olah tanah tersebut berada di bawah kendali sah perusahaan. Otoritas hukum menilai langkah tersebut sebagai bentuk upaya mengambil keuntungan dari proyek strategis nasional melalui manipulasi dokumen, sehingga memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Baca Juga:Cuaca Sumsel Hari Ini: Sore Diguyur Hujan, Malam Berpotensi Petir di Palembang dan Sekitarnya
Di sinilah kontroversi muncul. Tim penasehat hukum terdakwa menegaskan bahwa negara sama sekali belum mengeluarkan dana ganti rugi atas lahan yang disengketakan.
Menurut mereka, ganti rugi belum dicairkan karena sengketa tanah sedang diuji, dan selama pembayaran itu belum terjadi, tidak ada keuangan negara yang mengalir ke pihak manapun. Dengan demikian, unsur kerugian negara dianggap belum terpenuhi secara nyata. Selain itu, pembela menilai kasus ini seharusnya berada di ranah administratif atau perdata, bukan pidana korupsi, karena inti persoalan masih sebatas legalitas klaim tanah.
Beberapa pakar hukum yang menyoroti perkara ini berpendapat bahwa pembuktian kerugian negara wajib mengacu pada temuan lembaga audit negara seperti BPK.
Selama belum ada audit keuangan yang menyatakan dana negara keluar atau anggaran dialihkan, label “korupsi” dinilai belum final.
Di sisi lain, penyidik tetap meyakini bahwa tindakan manipulasi dokumen dalam proyek strategis nasional merupakan bagian dari korupsi.
Baca Juga:5 Kontribusi Strategis Bank Sumsel Babel dalam Memperkuat UMKM di Kabupaten PALI
Persidangan mendatang akan menjadi titik paling menentukan. Publik menantikan jawaban atas sejumlah pertanyaan besar mengenai apakah hakim akan menilai perkara ini sebagai korupsi tanpa adanya bukti kerugian negara yang nyata? Apakah proses hukum akan memerintahkan audit resmi untuk memastikan nilai kerugian? Atau apakah kasus ini akan berubah haluan menjadi perkara administrasi atau perdata tanah?
Di tengah berbagai pandangan, satu hal jelas ialah apakah perkara ini bukan sekadar persoalan hukum individu, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap transparansi pengadaan lahan, sistem administrasi negara, dan integritas pembangunan infrastruktur strategis.
Persidangan Haji Halim akan menarik perhatian luas. Bukan hanya nama besarnya, tetapi karena keputusan hakim nanti akan menentukan apakah perkara ini benar merugikan negara atau ternyata hanya persoalan administratif yang selama ini dibingkai terlalu besar.
