- Ketua DPRD Palembang, Ali Subri, menegaskan gaji pokok anggota dewan hanya Rp4 juta
- Ali menambahkan, anggota DPRD Palembang tidak menerima pensiun seperti pejabat nasional.
- Meski angka kotor penghasilan anggota DPRD bisa mencapai Rp40–50 juta dengan semua tunjangan, benarkah jumlah bersih yang diterima jauh lebih kecil.
SuaraSumsel.id - Isu besaran gaji anggota DPRD Kota Palembang kembali jadi perbincangan hangat. Publik kerap menduga para wakil rakyat ini menerima penghasilan fantastis hingga ratusan juta rupiah setiap bulannya. Namun, Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, buru-buru meluruskan kabar tersebut.
Menurutnya, gaji pokok anggota DPRD Palembang justru hanya sekitar Rp4 juta, setara Upah Minimum Regional (UMR). Jika ditambah tunjangan, total penghasilan bersih disebut hanya sekitar Rp16 jutaan per bulan.
“Jangan samakan dengan DPR RI, kondisinya berbeda jauh. Kalau di pusat tunjangan beras bisa puluhan juta, di Palembang hanya sekitar Rp200 ribu per bulan,” ujar Ali Subri.
Ali menegaskan, usai masa jabatan berakhir, anggota DPRD Palembang tidak menerima pensiun seperti pejabat nasional. Mereka hanya mendapat uang tali kasih Rp2–5 juta sekali bayar.
Baca Juga:Catat! Pasar Murah Palembang Mulai 9 September, Cek Jadwal dan Lokasinya di Sini
Selain itu, ada dana reses sekitar Rp12 juta per periode yang diperuntukkan bagi kegiatan menyerap aspirasi masyarakat.
Meski begitu, melansir sumselupdate.com - jaringan Suara.com, menunjukkan angka yang sedikit berbeda.
Jika seluruh komponen dimasukkan, mulai dari uang representasi, tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi intensif, hingga tunjangan rumah dan transportasi, angka kotor anggota DPRD Palembang bisa mencapai Rp40–50 juta.
Namun, dari jumlah itu masih dipotong pajak dan kewajiban lain, sehingga jumlah bersih yang diterima tidak sebesar yang terlihat di atas kertas.
Kenapa Publik Kerap Salah Paham?
Baca Juga:Telkomsel Hadirkan Roaming Internasional di Bandara SMB II, Wujudkan Konektivitas Tanpa Batas
Ada beberapa alasan mengapa isu “gaji ratusan juta” DPRD Palembang beredar:
- Angka kotor vs bersih: Publik sering melihat angka total sebelum dipotong pajak.
- Tunjangan non-tunai: Tidak semua tunjangan berupa uang, ada yang berbentuk fasilitas.
- Perbedaan antar daerah: Besaran tunjangan bergantung pada kemampuan APBD masing-masing.
- Informasi parsial: Data yang beredar di media sosial sering tanpa penjelasan detail.
Pernyataan Ali Subri memunculkan dua reaksi. Sebagian warga merasa lega karena kabar gaji fantastis terbantahkan. Namun, banyak juga yang tetap menuntut transparansi lebih detail, terutama terkait penggunaan tunjangan, dana reses, hingga manfaat non-tunai yang diterima.
Gaji pokok anggota DPRD Palembang memang kecil, setara UMR. Tapi jika dihitung dengan berbagai tunjangan, angkanya bisa terlihat besar di atas kertas. Realitanya, jumlah bersih yang mereka terima jauh dari bayangan publik soal “ratusan juta”?
