SuaraSumsel.id - Meski kalah dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan atau Pilgub Sumsel 2024, perjalanan politik Mawardi Yahya belum selesai.
Mantan Wakil Gubernur Sumsel dan eks Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Sumsel ini kini justru mendapat posisi strategis sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Penunjukan tersebut diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Garuda Indonesia yang digelar pada Senin (1/7/2025) di Gedung Garuda City Center, Tangerang.
Dalam rapat itu, susunan jajaran direksi dan dewan komisaris Garuda turut dirombak, dengan nama Mawardi Yahya secara resmi masuk dalam kursi komisaris independen.
Baca Juga:Banser Turun ke Tribun, GP Ansor Sumsel Siap Kawal Sriwijaya FC di Laga Home
Dari Politik ke BUMN: Jalan Baru Mawardi Yahya
Bagi publik Sumatera Selatan, nama Mawardi Yahya bukan sosok asing.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel periode 2018–2023 mendampingi Herman Deru.
Dalam Pilgub 2024 lalu, ia maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan politikus Golongan Karya (Golkar) Anita Noeringhati, namun harus puas menempati urutan kedua.
Kendati demikian, kiprah politiknya selama ini dianggap memiliki kontribusi besar, terutama dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di wilayah Sumsel pada Pilpres 2024.
Baca Juga:Kopi Sumsel Siap Ekspor, Ini Strategi 'Closed Loop' OJK yang Buka Akses untuk Petani
Sumsel menjadi salah satu provinsi dengan perolehan suara cukup signifikan bagi pasangan tersebut.
Tak heran jika banyak pihak menilai, pengangkatan ini sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas dan kerja politik Mawardi.
Namun, tak sedikit pula yang menyuarakan kritik.
Isu soal "politik balas jasa" kembali mencuat.
Penunjukan kader partai atau tokoh politik ke posisi strategis di BUMN kerap menuai polemik karena dinilai mengaburkan batas profesionalisme dan kepentingan politik.
Garuda Indonesia Butuh Pengawasan yang Kuat
