Ia menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2024-2025, berbagai daerah di Sumsel telah mengalami bencana alam, mulai dari banjir hingga kebakaran hutan, yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang terus berlangsung.
“Percepatan transisi energi yang adil dan berkelanjutan” adalah langkah penting yang harus diambil pemerintah, guna memitigasi kerusakan yang semakin parah. Boni juga menegaskan pentingnya stop dan evaluasi pembangunan PLTU batubara baru, karena setiap pembangunan PLTU dan tambang akan menyebabkan hilangnya lahan pertanian dan perkebunan, yang menjadi sumber utama perekonomian masyarakat.
Dengan batuan energi yang telah mencapai 24,14%, melebihi target bauran energi nasional, Sumsel sudah memiliki energi baru dan terbarukan yang cukup signifikan, dengan kapasitas 989,12 MW.
Oleh karena itu, sudah saatnya Sumatera Selatan berani untuk mengajukan pengurangan PLTU batubara, dan menggantikannya dengan pembangkit energi terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Baca Juga:Ini Penjelasan Panjang Alex Noerdin Usai Diperiksa Kasus Pasar Cinde
Arlan, perwakilan dari Koalisi Aksi Penyelamat Lingkungan (KAPL), dengan tegas menyampaikan bahwa Sungai Musi, yang menjadi jantung perekonomian masyarakat Sumatera Selatan, harus segera diselamatkan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas angkutan batubara dan stockpile batubara yang mengakibatkan pendangkalan dan pencemaran.
Arlan menekankan bahwa keberadaan tambang batu bara dan angkutan batu bara di sepanjang Sungai Musi telah meresahkan masyarakat, dengan dampak yang sangat merugikan, seperti kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan penurunan kualitas kesehatan.
Ia pun menuntut agar izin seluruh stockpile batubara yang ada di sepanjang sungai segera dicabut dan ditutup, serta evaluasi terhadap aktivitas angkutan batu bara yang telah menyebabkan bencana bagi masyarakat Sumatera Selatan.
Sebagai Koordinator Aksi “Sumatera Menolak Punah”, Arlan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, untuk berani memimpin dan menginisiasi percepatan pemensiunan PLTU batubara guna mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Pulau Sumatera.
Ia juga mendorong agar langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan para gubernur di seluruh Sumatera.
Baca Juga:Terpidana Korupsi Alex Noerdin Diperiksa Lagi, Kali ini Kasus Pasar Cinde
Selain itu, Arlan mendesak Presiden Prabowo untuk segera merealisasikan proses pemulihan terhadap lingkungan dan korban yang telah jatuh akibat investasi di sektor tambang batu bara dan pembangkit energi fosil di Sumatera Selatan, khususnya, dan Pulau Sumatera pada umumnya.
