Selain merancang aksi unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan terbuka, Ivan Charlie juga mengungkapkan bahwa masyarakat Tanjung Sakti akan menginisiasi langkah dialogis melalui forum diskusi kelompok (FGD) yang akan digelar di kantor kecamatan.
Forum ini akan melibatkan berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan DPRD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, hingga dinas terkait, guna merumuskan sikap kolektif dan rekomendasi resmi yang akan dikirimkan kepada Pemkab Lahat, Pemprov Sumatera Selatan, hingga Kementerian ESDM di Jakarta.
Bagi Ivan, forum ini menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat terdengar secara formal dan bermartabat, bukan sekadar teriakan di jalanan.
Namun ia juga menegaskan, jika hasil FGD ini diabaikan dan aspirasi warga kembali tidak mendapatkan respons yang pantas, maka masyarakat siap melangkah lebih jauh dengan menggelar aksi damai langsung di depan Kantor Bupati Lahat.
Baca Juga:Lebaran di OKU Kacau Balau, Banjir Setinggi Lutut Rendam Rumah Warga
Aksi ini dirancang sebagai jembatan suara rakyat menuju pemerintah pusat, agar mereka menyadari bahwa kebijakan energi tidak bisa berjalan tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup warga yang terdampak.
“Jika tak ada respon, kami akan aksi damai lanjutan dengan kekuatan massa dari dua kecamatan, masing-masing desa mengirim 50 orang. Kami siap blokade jalan nasional menuju Tanjung Sakti,” ujarnya.
Ditambahkan Ivan Charlie, masyarakat menuntut Gubernur, Bupati, Kapolda, dan Kapolres turun langsung ke Tanjung Sakti dan membuat nota kesepakatan bersama untuk menyampaikan penolakan resmi dari 32 desa kepada Kementerian ESDM, agar SK eksploitasi tidak diterbitkan.
“Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipatif dalam setiap proyek strategis, terlebih yang menyangkut hajat hidup dan lingkungan masyarakat adat dan petani di pedesaan,” pungkasnya.
Baca Juga:Ambulans RSUD Kosong Sopir dan BBM, Keluarga Nangis Histeris Urus Jenazah Sendiri
