“Jika tak ada respon, kami akan aksi damai lanjutan dengan kekuatan massa dari dua kecamatan, masing-masing desa mengirim 50 orang. Kami siap blokade jalan nasional menuju Tanjung Sakti,” ujarnya.
Ditambahkan Ivan Charlie, masyarakat menuntut Gubernur, Bupati, Kapolda, dan Kapolres turun langsung ke Tanjung Sakti dan membuat nota kesepakatan bersama untuk menyampaikan penolakan resmi dari 32 desa kepada Kementerian ESDM, agar SK eksploitasi tidak diterbitkan.
“Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip partisipatif dalam setiap proyek strategis, terlebih yang menyangkut hajat hidup dan lingkungan masyarakat adat dan petani di pedesaan,” pungkasnya.
Baca Juga:Lebaran di OKU Kacau Balau, Banjir Setinggi Lutut Rendam Rumah Warga
