Meski demikian, fee proyek tetap dipatok sebesar 20 persen atau setara Rp7 miliar.
Bahkan, lonjakan anggaran Dinas PUPR dari Rp48 miliar menjadi Rp96 miliar semakin menguatkan dugaan adanya praktik kompromi politik demi kepentingan pribadi.
Puncaknya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Sabtu (15/3/2025), KPK mengamankan uang tunai Rp2,6 miliar sebagai barang bukti.
Pengungkapan kasus ini semakin menegaskan bahwa praktik korupsi masih mengakar di daerah, meski upaya pemberantasan terus digencarkan.
Baca Juga:Pasca OTT KPK di OKU: Bupati Teddy Meilwansyah Buka Suara, Ini Pernyataannya
Bupati Teddy Meilwansyah angkat bicara
Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), H. Teddy Meilwansyah tetap menjalankan tugasnya di tengah dinamika politik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah pejabat di Kabupaten OKU.
Ia hadir dalam Rapat Kerja Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru.
Didampingi Wakil Bupati OKU, Ir. Marjito Bachri, serta unsur Forkopimda Kabupaten OKU, Teddy menegaskan pentingnya sinergi antar-pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Sumatera Selatan.
Baca Juga:Misteri Pendidikan M Fahrudin: Latar Belakang yang Tak Banyak Diketahui Publik
"Ini jadi bukti kekompakan semua unsur pimpinan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata di Sumatera Selatan," ujarnya pada Senin (17/3/2025).
