Saat Pemkab Muba berusaha mengajukan banding, mereka tiba-tiba mencabut upaya hukum pada detik terakhir, menyebabkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi inkrah.
Kejanggalan tak berhenti di situ. Pada 2024, pemerintah menetapkan perubahan penetapan lokasi (penlok) proyek dengan cakupan area yang lebih luas. Menanggapi hal tersebut, Haji Halim kembali mengklaim kepemilikan dua bidang tanah seluas 34 hektare di Desa Peninggalan dan Simpang Tungkal.
Berdasarkan verifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah negara. Untuk memperkuat klaimnya, Haji Halim diduga bersekongkol dengan mantan pegawai BPN Muba, Amin Mansyur, dengan mengajukan sejumlah Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti.
Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, sertifikat tersebut tidak sesuai dengan daftar nominatif pembayaran ganti rugi tol, sehingga akhirnya ditolak oleh BPN Muba.
Baca Juga:Di Usia 87 Tahun, Haji Halim Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Lahan Tol?
