SuaraSumsel.id - Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel menekankan soal hasil dari BPK berupa opini yang dikeluarkan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Dalam sosialisasi workshop bersama media serta organisasi masyarakat dengan tajuk ‘Bersinergi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik’, Kamis (05/09/2024) Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel Andri Yogama mengatakan dari 18 pemerintah daerah mulai dari Pemprov, Pemkot, dan Pemkab di Sumsel dari hasil audit yang dilakukan terdapat hanya ada 16 yang mendapat opini WTP.
“Ada 4 yang WTP murni,” ucapnya kepada awak media.
Opini WDP yang diberikan BPK Perwakilan Sumsel disebabkan beberapa aspek. ” Biasanya itu terkait dengan pengeluaran belanja belanja yang belum sesuai dengan ketentuan. Ada aturan yang dilanggar, tetapi secara materialitas belum tercapai dan dia tidak bisa turun makannya kami kasih penekanan supaya ada perbaikan,”ucapnya menjelaskan.
Baca Juga:Mengenal Lebih Dekat Ciatok: Tradisi Pernikahan Unik dengan Hidangan Istimewa
Pada tahun 2023 terjadi peningkatan keuangan negara yang kembali ke kas daerah nan mencapai Rp408 Miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp329 Miliar.
“Sebenarnya secara umum memperbaiki pengelolaan keuangan negara itu hanya sesuai dengan ketentuan aturan nan ada,” ucapnya menjelaskan.
